Kamis, 19 Sep 2019

Anggaran Tanggap Darurat Kesehatan Deliserdang Tahun 2020 akan Dihapus

admin Rabu, 11 September 2019 10:58 WIB
Ilustrasi
Lubukpakam (SIB) -Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang, Mikail TP Purba menyebut anggaran tanggap darurat kesehatan terpaksa akan dihapus pada tahun 2020 karena secara regulasi tidak dibenarkan lagi. Sebagai penggantinya yaitu Pemkab Deliserdang harus bertanggungjawab untuk mendaftarkan seluruh warganya yang miskin menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Sebenarnya ada dua anggaran tanggap darurat, pertama tanggap darurat untuk kesehatan dan kedua tanggap darurat untuk bencana. Untuk yang bencana ini tetap dianggarkan, tapi kalau untuk tanggap darurat kesehatan itu yang tidak boleh lagi. Pemkab Deliserdang tidak mau menggunakan tanggap darurat lagi tahun 2020 karena regulasi tidak boleh, sebab harus semua yang miskin didaftarkan menjadi peserta BPJS," ujar Mikail kepada wartawan, Selasa (10/9) di Lubukpakam.

Ketua Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Ucok ini menyebut Pemkab tidak mau menggunakan anggaran tanggap darurat kesehatan di 2020 karena bisa berdampak kepada masalah hukum. Disebut selama ini tanggap darurat kesehatan dialokasikan sebesar Rp10 miliar sama dengan besaran untuk tanggap darurat bencana.

Karena adanya alokasi yang disiapkan selama ini disebutnya penanganan bagi warga miskin di RSUD Deliserdang pun bisa teratasi. "Kita sedang bahas juga ini sama Dinas Kesehatan bagaimana nanti kalau tanggap darurat ini dihapus. Ya memang karena secara regulasi tidak boleh lagi ya harus ditiadakan untuk tahun 2020. Solusinya ya sementara ini warga miskin ya tahun ini juga harus bisa didaftarkan semua karena kalau tidak didaftarkan bagaimana nanti kalau mereka sakit," kata Ucok.

Membanding-bandingkan pelayanan bagi warga miskin sekarang ini, Ucok menyebut kalau lebih enak pada sebelum ada BPJS. Disebut karena Deliserdang dulu punya Perda Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pelayanan kesehatan untuk warga miskin pun mudah ditangani. Hal ini lantaran saat itu warga miskin bisa berobat gratis di RSUD Deliserdang hanya dengan bermodalkan KTP dan Kartu Keluarga Deliserdang.

"Saat Jamkesda masih diberlakukan, gampang warga miskin di Deliserdang ini berobat. Asal bawa KTP dan KK dan bersedia di kelas 3 gratislah berobat di RSUD. Sekarang ini kan ribet, makanya kalau saya pribadi dihapus saja BPJS ini dan kembalikan lagi ke Jamkesda. Dulu kita alokasikan Rp30 miliar untuk Jamkesda tiap tahun tidak habis, sekarang ini udah Rp 42 miliar tidak cukup juga," pungkas Ucok.

Penghapusan biaya tanggap darurat kesehatan ini akan berpotensi dan berdampak kepada warga miskin yang akan mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Deliserdang. Selama ini anggaran tanggap darurat kesehatan sengaja dialokasikan mulai tahun 2019 di APBD oleh Pemkab untuk menangani biaya pengobatan bagi warga miskin yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dan mendapat perobatan di RSUD Deliserdang. (T05/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments