BWSS II akan Presentasikan Proyek Waduk Lau Simene di Kementerian PUPR

Medan (SIB)- Proyek pembangunan Waduk Lau Simeme di Kabupaten Deliserdang sudah menjadi target program BWSS (Balai Wilayah Sungai Sumatera) II yang segera dipresentasikan  di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Jakarta.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sumut dan sejumlah SKPD Pemprovsu yaitu Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinas Bina Marga, Dinas Tarukim (Tataruang dan Permukiman),Dishub (Dinas Perhubungan) ditambah  jajaran Kementerian PURR yaitu BBJN (Balai Badan Jalan Nasional), dipimpin Wakil Ketua Komisi D HM Nezar Djoeli ST,   Kamis (12/11).

Kepala  Kantor BWSS II Baru Panjaitan menyebutkan, pihaknya saat ini sedang melakukan disain proyek Waduk Lau Simeme .  Terkait  masalah  lahan yang terkena proyek waduk tersebut,ditargetkan selesai dalam satu tahun dan tahun 2017 segera terwujud.

“Jika disainnya Senin besok selesai, segera kita presentasikan  ke pemerintah pusat agar dianggarkan, karena pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Jokowi tetap konsen agar proyek Waduk Lau Simeme segera diwujudkan,” ujar Baru Panjaitan kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP).

Dikatakannya, presentasi yang akan disampaikan ke pusat menjadi tolok ukur pemerintah terkait kelayakan maupun sesuai tidaknya atau sekadar mimpi.
Karena, persoalan Lau Simeme sudah hampir 10  tahun diwacanakan dan  hingga berakhirnya pemerintahan SBY hal itu tidak jelas.

Saat ini, lanjut Baru, proyek Lau Simeme jadi target dan jabatan Kepala BWSS II jadi taruhan, bisa tidaknya mewujudkan Waduk Lau Simeme tersebut. “Saya dituntut, Pak Baru harus bisa kalau nggak ya jangan jadi kepala balai dan ini target saya. Kita minta dukungan DPRD Sumut agar proyek Waduk Lau Simeme harus menjadi prioritas, ikon dan proyek strategis segera dilaksanakan dan akan dibuat kontrak ,” katanya seraya menambahkan proses dulu dengan sekarang  sangat berbeda.

Sebelum presiden Jokowi, ungkapnya, masalah lahan terjadi perbedaan antar-sektor. “Misalnya, saya butuh lahan tetapi kehutanan harus memertahankan lahannya. Tetapi pemerintah Jokowi sekarang lebih kepada persamaan persepsi demi kepentingan umum. Seperti, hutan sebagai konservasi dan bendungan juga merupakan konservasi air maka berjalan. Inilah dasar pemikiran,” katanya.

Menurut Baru Panjaitan, ke depan harus ada regulasi dan masyarakat juga harus bisa memahami  lahan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sementara persoalan anggaran pembebasan lahan nantinya diusahakan dari dana APBN”, tegasnya.

Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi D Nezar Djoeli membacakan rekomendasi  RDP tersebut yang antara lain  minta Bappedasu segera menyiapkan hasil sinkronisasi dengan SKPD terkait anggaran 2016 dalam menuju Sumut Swasembada Beras dengan program-program yang ada di dinas masing-masing. (DIK-AB/c)