KPU Sumut Tetapkan Tema dan Panelis Debat Publik Pertama Pilgub 2024

Medan (harianSIB.com)

KPU Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan panelis dan tema debat publik pertama. Debat Publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Sumut bakal dilaksanakan sebanyak 3 kali. Debat pertama dilaksanakan 30 Oktober 2024 di Hotel Grand Mercure sekitar pukul 20.00 WIB.

Demikian disampaikan Komisioner Divisi SDM dan Litbang KPU Sumut, Robby Effendi dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Disebutkannya, ada 9 panelis untuk debat pertama Pilgub Sumut ini, yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan tokoh masyarakat. Terdapat 2 isu fundamental yang dibahas di debat pertama Pilgub Sumut, yaitu terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Paslon IDAMAN Akan Tingkatkan Pelayanan Kesehatan dan Perkuat UMKM
• Blusukan ke Pasar Pamatangraya, Edy Rahmayadi: Rakyat Simalungun "Welcome" kepada Saya

"Tema debat pertama nanti soal pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Berikut Daftar Panelis Debat Pertama Pilgub Sumut, yaitu Dr Nispul Khair, Dr Hatta Ridho, Dadang Darmawan Pasaribu, Prof Hisarma Saragih, Mahmul Siregar, Moammar Andar Roemare Siregar, Prof Hasan Sazali, Assoc Prof Mujahiddin dan Zakaria Siregar.

Baca Juga:

• Relawan Lentera Bobby-Surya Dideklarasikan
• Dihadang Emak-emak di Tebingtinggi, Edy Dapat Dukungan untuk Pilgub Sumut

Debat ini mengambil tema "Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat."

Subtema Pelayanan Publik :
- Pelayanan kesehatan (ketersediaan dokter di daerah, ketersediaan fasilitas kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan)
- Pelayanan pendidikan (pemerataan angka partisipasi pendidikan, pendidikan inklusi, digitalisasi dalam pendidikan, ketersediaan guru di tingkat daerah)
- Optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi (digitalisasi dan efesiensi, pengawasan, isu KKN/pungli, good goverment)

Subtema Kesejahteraan Masyarakat :
- Pengentasan kemiskinan (disparitas/kesenjangan antar wilayah, lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat desa/kota, gelandangan/pengemis)
- Problematika sosial dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (narkotika, geng motor/begal, judi online)
- Dampak digitalisasi terhadap masyarakat (penguatan sektor informal, pemberdayaan ekonomi UMKM, pemutusan hubungan kerja). (*)