Selain itu, ujar Ingan Amin dan Frans Dante, intensifkan menjalin kerjasama dengan BUMN, swasta, dan
petani lokal untuk mempercepat pengembangan food estate, sekaligus memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan, dan akses transportasi untuk mendukung produksi dan distribusi pangan.
Ditambahkan Frans Dante, program pencetakan lahan baru ini juga perlu penyediaan akses pembiayaan yang terjangkau melalui kredit usaha tani atau program pemerintah lainnya serta mendorong investasi dari sektor swasta dan publik dalam pengembangan food estate, agar
petani bisa makmur.
Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, tandas Frans Dante, kabupaten/kota dapat berkontribusi secara signifikan dalam menyukseskan program food estate dan mengatasi potensi
krisis pangan di Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Frans Dante dan
Ingan Amin Barus menanggapi berita SIB, Selasa (13/8/2024) terkait adanya kerja sama BPD
Gapensi Sumut dengan
Kementan RI mengantisipasi
krisis pangan melalui program pencetakan 5 juta hektar lahan baru menjadi
lumbung pangan di
Sumut dan sejumlah provinsi di Indonesia.
Menurut Ketua Umum BPD
Gapensi Sumut Sanggam SH Bakara, sasaran program 5 juta hektare lahan sawah baru ini, yakni pengolahan rawa yang tidak termanfaatkan selama ini menjadi lahan holtikultura guna menjaga ketahanan pangan, mengingat banyaknya lahan telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan kawasan perumahan penduduk serta perkebunan.
"Di
Sumut diperkirakan ada lahan tidur yang jumlahnya ribuan hektar yang tersebar di 33 kabupaten/kota, seperti di Langkat, Deliserdang, Toba, Tapanuli Selatan, Humbahas, Tapanuli Tengah, Sergai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan lain-lainnya. Ini tentu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah
lumbung pangan," kata Sanggam, mantan anggota DPRD
Sumut ini.(**)
Editor
: Bantors Sihombing
