Ustadz Martono Menilai FKUB Selama Ini Menjauhkan Diri dari Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Medan (SIB)
Ketua Umum DPP Forum Kebhinekaan Ustadz Martono SH mengatakan, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan difasilitasi pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Tapi FKUB belum bisa memperjuangkan apa yang dicita-citakan masyarakat, padahal forum ini mendapat anggaran dari pemerintah.

Menurut Martono, keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil kalau rekomendasi pendirian rumah ibadah cukup dari Kemenag dan mencoret FKUB sudahlah tepat.

Karena selama ini, FKUB hanya berada di zona nyaman menjauhkan diri jika ada konflik pendirian rumah ibadah. Dilansir dari Koran SIB, seharusnya FKUB memberi edukasi kepada pihak atau kelompok yang menolak pendirian rumah ibadah, turun langsung ke lapangan memberi pencerahan.

Baca Juga:

• Lapas Barus Gencarkan Mahir Baca Al-quran Bagi WBP
• Penjelasan Kemenag Terkait Penyiaran Azan Magrib pada 5 September 2024

"Edukasi tidak pernah diberikan FKUB kepada pihak yang menolak mendirikan rumah ibadah, Forum ini hanya mengeluarkan rekomendasi jika tidak ada permasalahan pendirian rumah ibadah. Jika ada kelompok agama tertentu menolak pendirian rumah ibadah salah satu agama, rekomendasi tidak diberikan FKUB," kata Ustadz Martono kepada wartawan, Minggu (11/8).

Martono menjelaskan, isi SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah tidak pernah disosialisasikan FKUB kepada masyarakat. Sebenarnya SKB berlaku untuk sesama agama yang bertikai, misalnya jika ada pendirian gereja. Tapi ada sekelompok masyarakat sesama agama Kristen yang menolak, maka SKB 2 Menteri bisa diberlakukan.

Baca Juga:

• Warga Binaan Kristen Lapas Barus Ikuti Ibadah Mingguan
• Kemenag Imbau TV Siarkan Azan Magrib via Running Text

"Tapi kalau ada pendirian gereja, lalu ada umat Islam yang menolak, tidak ada alas an untuk menolak, karena bertentangan dengan SKB 2 Menteri. Kebenaran seperti inilah tidak disosialisasikan FKUB, atau memberi pencerahan kepada kelompok yang menolak pendirian rumah ibadah. Pokoknya, jika ada ribut-ribut soal membangun rumah ibadah, FKUB tidak memberi rekomendasi," ungkapnya.

Bukan lembaga negara
Sementara Ketua Umum DPD Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sumut Dr Naslindo Sirait mengatakan, PIKI Sumut memandang perihal pembangunan rumah ibadah dari agama-agama yang ada di Indonesia adalah bagian dari suprastruktur dari bangsa. Ini harus didorong dan difasilitasi semua pihak, terutama pemerintah.

"Karena pada akhirnya kehidupan beragama akan menghasilkan manusia Indonesia bermoral, beretika dan mulia. Undang-undang jelas telah mengatur bahwa urusan agama adalah ada pada Kementerian Agama. Praktek selama ini yang mengeluarkan rekomendasi dari FKUB untuk pendirian suatu rumah ibadah tidaklah tepat. Karena FKUB bukan lembaga negara," ungkap Naslindo.

Menurut dia, kalau sekarang kewenangan FKUB itu ditarik ke Kemenag sudah benar, tapi rekomendasi Kemenag jangan sekedar rekomendasi. Kemenag harus mendorong menfasilitasi agar rumah-rumah ibadah dapat berdiri dengan mudah.

Rekomendasi jangan diartikanmenjadi mempersulit atau tidak diberikan rekomendasi. "Tapi mendorong memfasilitasi dan mempermudah pendirian rumah ibadah," tururnya. (**)