Kejari Binjai Ingatkan KPU dan Bawaslu Gunakan Dana Hibah Pilkada sesuai Prosedur

Binjai (harianSIB.com)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai mengingatkan jajaran penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kota Binjai untuk menggunakan dana hibah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai H Jufri SH MH, saat dikonfirmasi Jurnalis SIB News Network (SNN), Selasa (16/7/2024), menegaskan, pihaknya akan intens mengawasi penggunaan dana hibah yang telah disalurkan pemerintah untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai pada 27 November mendatang.

"Kalau itu tidak dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku atau suatu saat terjadi penyimpangan dalam mengelola anggaran ini, tentu kita tidak akan tinggal diam. Terkait itu menguntungkan diri sendiri atau mengambil uang negara pasti akan ditindak, semua sudah ada koridor dan aturannya," tegasnya.

Baca Juga:

• Bawaslu Batubara Imbau KPU Berkomitmen Jamin Hak Pilih Warga
• Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Himbau ASN Netral dalam Pemilu 2024

Jufri mengatakan, untuk melaksanakan Pilkada diperlukan dana. Dan, sesuai peraturan dananya bersumber dari APBD. Untuk Pilkada Binjai dananya dari APBD Binjai karena memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai. Sedangkan untuk pemilihan gubernur sumber dananya dari APBD Provinsi Sumut dan pelaksananya adalah KPU dan Bawaslu Sumut.

"Dengan kedua lembaga ini kita sudah melaksanakan MoU terkait kerja sama tentang Hukum, Perdata dan Tata Usaha Negara. Tentu KPU dan Bawaslu dalam menggunakan dana hibah ini harus sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, kita sudah punya komitmen dan kita akan mengawasi. Hal-hal yang perlu kita advice (beri masukan) dalam pengelolaan dana ini, jaksa dan pengacara negara ini siap untuk memberikan advice kepada KPU dan Bawaslu Binjai," katanya.

Baca Juga:

• KPU Binjai Tetapkan DPT Pilkada 219.808 Pemilih, Bawaslu Beri Tanggapan
• Tim Hendriyanto Sitorus Siap Gugat KPU Jika Putuskan Ahmad Rizal-Darno Memenuhi Syarat

Menurutnya, sepanjang aturan penggunaan dana Pilkada ini dilaksanakan, permasalahan pidana dalam penyalahgunaan pengelolaan anggaran dapat dieliminir.

"Kita berharap KPU dan Bawaslu tetap berpedoman pada undang undang dan aturan yang berlaku dalam mengelola uang negara, karena yang namanya uang negara sepeser pun harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada penyimpangan harus kita proses sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Jufri menambahkan, saat ini tahapan Pilkada masih berlangsung. Untuk itu, pihaknya baru bisa menilai setelah pekerjaan itu selesai.

"Seumpama lomba kecantikan, ini pesertanya lagi pakai bedak atau lagi di make-up dan sedang memakai baju. Karena belum tampil jadi belum bisa kita nilai. Nanti setelah dia tampil di panggung baru dinilai sama dewan juri, bagaimana nilai make-upnya, nilai penata rambutnya, cara berjalannya. Nanti setelah proses Pilkada selesai dan ditunjukkan anggarannya, baru kita nilai," ujarnya.

Meski begitu, kata dia, pihaknya siap membantu memberikan masukan kepada KPU dan Bawaslu, sehingga dalam menggunakan anggaran sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan ini ditujukan ke semua stakeholder," katanya. (**)