Pj Gubernur Sumut : Rakor Reforma Agraria Momentum Rumuskan Langkah Strategis

Medan (SIB)
Pj Gubernur Sumut Hassanudin menyambut baik pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Sumut 2024. Hal tersebut menjadi momen merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.

Reforma agraria sebuah upaya penting dan strategis dalam rangka mewujudkan keadilan agraria, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Reforma agraria juga bukan hanya sekadar program redistribusi lahan, tetapi mencakup berbagai aspek yang lebih luas, seperti peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan infrastruktur serta penguatan kelembagaan dan regulasi.

Baca Juga:

• Frans Dante Ginting: Sumut Tunggu Kedatangan Menteri ATR/BPN Lanjutkan Program Reforma Agraria dan Gebuk Mafia Tanah
• Anggaran ATR Rp 6,4 T Disetujui, AHY: Untuk Lanjutkan Reforma Agraria

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin saat menghadiri Rakor Reforma Agraria Provinsi Sumut 2024 di Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo Medan, Kamis (6/6).

Reforma agraria di masa kini, ucap Hassanudin dimaknai sebagai penataan aset plus penataan akses. Penataan aset, dalam hal ini adalah aktivitas pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanah, sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi dan pendampingan lainnya, sehingga subyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

Baca Juga:

• Bobby Nasution : Reforma Agraria Upaya Penting dan Strategis dalam Mewujudkan Keadilan
• Anggota DPD RI Terpilih Harapkan Pembentukan GTRA Bisa Percepat Penyelesaian Konflik Tanah di Sumut

Hassanudin juga menyebutkan beberapa poin penting sebagai bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi. Pertama, proses pemetaan dan verifikasi lahan harus dilakukan dengan cermat dan transparan. Kedua, diperlukan penguatan kelembagaan dan penyesuaian regulasi agar implementasi reforma agraria dapat berjalan lebih efektif.

Ketiga, reforma agraria tidak akan berhasil tanpa adanya pemberdayaan masyarakat. Program-program pendukung seperti pelatihan, akses pemodalan dan pendampingan harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Askani mengatakan, sudah melakukan tiga kali penunjukkan lokasi objek di daerah. Pada tahun 2022 objek yang dipilih adalah aset dari Pangdam atau Kodam yang terletak di Tuntungan dengan luas 1.000 hektare. Menurut data dari Kementerian Keuangan dari jumlah tersebut 700 hektare milik TNI dan 300 hektare milik masyarakat.

Kemudian pada tahun 2023, ada tiga lokasi objek yang ditetapkan yakni di Simalungun, Toba dan Medan. Untuk di Toba, ada sekitar 2.500 warga yang tanahnya bermasalah dan sudah diselesaikan. Kemudian BPN melakukan identifikasi dan inventarisasi.

Pada tahun ini objek yang ditetapkan di Kabupaten Serdangbedagai. Ada HGU yang sudah berakhir 2012. Luasnya 499 hektare izin yang dikeluarkan adalah usaha tambak. Namun karena tambak tidak berpotensi dilakukan perubahan menjadi sawit.

"Dari luas 499 hektare, seluas 100 hektare masuk dalam kawasan hutan. Dari jumlah 499 hektare ada 174 hektare yang diklaim sekelompok masyarakat, bahwa itu tanahnya kemudian ada lagi dari penggarap lain," pungkasnya. (**)