PPM Harap Hak dan Tunjangan Sosial untuk Veteran Ditingkatkan

Medan (SIB)

Pemuda Panca Marga (PPM) memeringari hari ulang tahun (HUT) ke-43 organisasi anak veteran Republik Indonesia tersebut secara nasional di Medan, Minggu (21/1).

Ragam kegiatan diadakan. Mulai dari ziarah ke makam leluhur, anjangsana kepada para pejuang serta silaturahim yang melibatkan pengurus kabupaten kota Se-Sumut di Markas Daerah (Mada) II PPM Sumatera Utara (SU) di Jalan Pasundan Medan.

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PPM Samsuddin Siregar memimpin kegiatan seremonial. Pada ziarah di TMP Bukit Barisan Medan, pria yang disapa Samsir itu memimpin hening cipta dan tabur bunga.

“Kami menziarahi makam orangtua kami yang ‘menciptakan’ Indonesia sejaya seperti sekarang. Kami mengikhlaskan raganya demi bangsa,” ujarnya.

Saat syukuran, Ketua Mada II PPM Sumatera Utara (SU), Irwan Sembiring, meminta hak sosial veteran ditingkatkan. Menurutnya, hak sosial kesejahteraan veteran sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 dan kemudian dilengkapi melalui PP Nomor 31 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

“Tetapi, harap dipahami, terjadi fluktuasi mata uang yang berkaitan nilai tukar dengan barang dan jasa. Belum lagi karena pandemi Covid-19 di mana harga barang kebutuhan, naik. Semua berpengaruh pada tingkat kualitas kesejahteraan sosial,” ujarnya didampingi Sekretaris Mhd Neil Aldrinsyah SE.

Putra pasangan pejuang Nelang Sembiring - Pilem br Bukit itu menunjuk sejumlah veteran di daerah ini yang hidupnya masih pas-pasan karena bergantung santunan pemerintah, bahkan kondisinya di bawah pas-pasan. Kondisi tersebut pun terjadi pada putra-putri pejuang yang berwadah di PPM.

“Padahal, sesuai undang-undang yang diewajantah ke PP, para pejuang dan keluarganya, berhak atas kesejahteraan hak sosial sehubungan peran pejuang tersebut,” tegasnya. Bahkan untuk perumahan veteran pun luput dari perhatian.

“Di Deliserdang yang berbatasan dengan Medan, publik mengenal areal yang namanya Kompleks Veteran. Tapi kondisinya, miris... bangunan fisiknya butuh renovasi tapi tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memerbaiki,” tegasnya.

Ia minta proteksi untuk pejuang dan keluarganya yang jumlahnya semakin sedikit untuk memerhatikan. “Jika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 yang berisi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, diharap ada peraturan baru yang memberi perhatian lebih pada kelaurga pejuang,” tegasnya.

Mhd Neil Adrinsyah menambahkan, PPM SU yang memiliki SK Menkumham telah berkembang sedemikian pesat dalam mengikuti peraturan yang digariskan.

“Dari sisi meningkatkan kualitas, putra-putri, PPM SU memiliki LBH PPM yang terdiri dari para ahli hukum. “Artinya, PPM SU memahami dan mematuhi anjuran undang-undang yang memosisikan hukum sebagai panglima,” jelasnya.

“Kami mengindahkan edaran dari PP PPM agar ada pendataan untuk anak pejuang. Tetapi prioritasnya adalah hidup bersatu dalam damai,” tutup aktivis tersebut.

Hadir di acara itu para sesepuh. Seperti Dewan Paripurna Dewantara Sembiring yang sedang pulih dari stroke, Kombes Purn Merry Ginting, para calon anggota legislatif di lingkungan PPM.

“Kami berdoa khusus untuk keluarga PPM seperti Baskami Ginting, Ashari Tambunan, Indah Sari Ginting, Muhammad Rizal Fadillah Marpaung SM dari Kesultanan Aru, Wong Chun Sen beroleh kesempurnaan dalam menjanlankan tugas sebagai anggota legislatif,” tutup Irwan Sembiring. (R10)

Baca Juga:

• PC PPM LVRI Kabupaten Karo Bedah Rumah Jendaras Tarigan
• Kapolrestabes Medan: Kita Harus Bisa Tekan Kejahatan dengan Penegakan Hukum