Ketua DPRD SU akan Evaluasi Hasil Proyek Multiyears Rp2,7 T

Medan (SIB)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (SU) Baskami Ginting mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi hasil proyek multiyears Rp2,7 triliun yang pada termin pertama, kontraknya akan berakhir 31 Desember 2023.

“Kita akan mengevaluasi. Kita akan panggil,” ujarnya seusai menghadiri perayaan Natal Keluarga Besar Kodam I Bukit Barisan (I/BB) di Wisma Benteng Medan, Sabtu (23/12) malam.

Ia mengatakan, belum dapat memberi penjelasan sesuai yang ditanyakan karena belum melakukan evaluasi menyeluruh. “Ada fraksi yang membidangi tapi kita akan panggillah,” tegasnya sesaat hendak bergegas meninggalkan kegiatan.

Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan sistem multiyears Rp2,7 triliun selesai pada 31 Desember 2023. Awalnya, sesuai perjanjian, proyek akan selesai dengan pekerjaan yangberdampak positif bagi publik khususnya warga Sumut, teristimea yang mendapat pengerjaan proyek.

Tetapi, Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumut, Jimmy Frison Simbolon, di Medan, Selasa (26/12), mengatakan, apa yang terjadi di lapangan jauh dari ekspektasi.

Jimmy Frison Simbolon mengatakan, proyek tersebut bukan harus selesai tapi jadwalnya memang sudah selesai. “Kami sudah bertemu dengan Pj Gubernur Dr Hassanudin. Menyampaikan kajian... kesimpulannya, jangan teruskan sebab bakal menimbulkan masalah,” ujarnya. Kadin Sumut juga melakukan hal yang sama bahwa proyek tersebut tidak baik untuk dilanjutkan. Alasannya, banyak hal yang tidak dipatuhi sesuai asal peraturan pengerjaan konstruksi,” tegasnya.

Terpisah, matan Ketum Gapeksindo Erikson Lumbantobing memastikan, sampai kapan juga pihaknya tidak menerima atau menolak proyek tersebut.

“Sejak awal, sampai kini kita menolak. Terbukti, banyak keluhan dari masyarakat. Saya juga sudah menyampaikan ke sejumlah pihak. Mulai Pj Gubernur Dr Hassanuddin hingga organisasi profesi. Masih kita memberi masukan secara obyektif dan positif. Kenapa? Sebab menyalahi khaidah kelajiman dan baik. Termasuk proyek yang dikerjakan di banyak lokasi di Medan,” katanya.

Dia menjelaskan, idealnya dan sesuai kepatutan, setiap pekerjaan infrastruktur dan kontruksi itu, semua berawal dari perencanaannya dulu, kemudian di pelaksanaan itu ada persiapan. Jadi, tidak main hantam kromo saja.

“Harus juga dipikiri dampak lingkungannya terhadap masyarakat luas itu ada perhitungan-perhitungannya dan ini lah kita lihat yang dilanggar oleh penyedia jasa dan pengguna jasa (Pemerintah dan Kontraktor),” terang Erikson.

Sekretaris Umum Gapeksindo Sumut Josua Farera Pangaribuan mengatakan sependapat dengan apa yang dikatakan Erikson Lumbantobing.

“Saya berharap, para pelaksana mengutamakan moral hazard, Ke depan kita dari bidang konstruksi akan terus bersuara untuk memviralkannya, supaya publik semakin berani untuk bersuara yang benar,” tutupnya. (**)