APDESI Deliserdang Belum Surati Kemendagri Soal Rencana Kades Studi Tiru ke Bali

Lubukpakam (SIB)

Aksi pemborosan uang negara kembali diperlihatkan segelintir oknum kepala desa (Kades) yang ngotot pergi pelesiran berkedok studi tiru ke Bali pada 26 November mendatang.

Kegiatan yang diduga akan menyedot Anggaran Dana Desa (ADD) itu ditentang DPC Asosiasi Perkumpulan Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Deliserdang.

Tentu saja, APDESI menentang kegiatan yang dinilai hanya menghambur-hamburkan uang negara. Pasalnya, selain tidak bermanfaat sama sekali, setiap Kades yang ikut studi tiru ke Bali itu dikutip Rp22 juta.

Pejabat Ketua DPC APDESI Kabupaten Deliserdang, Muhamad Kariman membenarkan adanya pelarangan dari APDESI soal keberangkatan ke Bali. Karena APEDSI belum ada menyurati Kemendagri soal izin berangkat ke luar provinsi. Sejatinya, apabila sekelompok Kades hendak berpergian ke luar provinsi, terlebih dahulu harus meminta restu dari Kemendagri.

"Iya memang saya dengar ada rencana berangkat ke Bali oleh beberapa orang Kades. Keberangkatan itu di luar koordinasi APDESI. Kami tidak bertanggung jawab soal keberangkatan itu," jelas Kariman yang juga sebagai Kepala Desa, Parbarakan, Kecamatan Lubukpakam saat dihubungi, Minggu (19/11).

Disebutkan, aksi ngotot segelintir oknum Kades ke Bali itu disebut-sebut dikoordinir Badan Kordinator Antar Desa (BKAD) berkerjasama dengan Event organizer (EO).

Sementara itu Ketua BKAD Kecamatan Beringin, Sumantri, mengakui bahwa kegiatan studi tiru ke Bali merupakan prakarsa BKAD, dan soal keberangkatan itu sudah dibahas dan tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri.

"Keberangkatannya nunggu izin Kemendagri. Masalah biayanya belum dapat diputuskan berapa nilainya," ujar Sumantri yang merupakan Kades Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin itu.

Aksi rencana pelesiran dengan kedok studi tiru ke Bali oleh segelintir oknum Kades di Kabupaten Deliserdang itu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat.

"Jangan mentang-mentang mengelola uang negara, seenaknya memakai uang negara untuk jalan-jalan. Masih banyak kekurangan biaya di desa-desa, baik itu pembangunan infrastruktur dan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang seharusnya lebih penting dikembangkan. Bukan pergi untuk berfoya-foya ke Bali. Lagi pula sudah sering kegiatan Bimtek atau studi banding atau studi tiru dilakukan Kades dan perangkatnya. Apa itu masih belum cukup?" sebut Sopian seorang penggiat Anti Korupsi di Lubukpakam.

Sopian berharap kepada pihak berwenang, baik itu Dinas PMD, Kejaksaan atau Kepolisian dapat mencegah kegiatan itu dilakukan.

Disayangkan uang negara digunakan sesuka hati, sementara ada kebutuhan masyarakat yang lebih penting diutamakan. Apalagi di masa ekonomi baru merangkak pulih setelah diterpa pandemi Covid-19. (**)