2015, Sumatera Diharapkan Sumbang Investasi Rp 75,2 Triliun

Medan (SIB)- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menegaskan, pemerintah sangat menaruh perhatian pada Pulau Sumatera sebagai pusat pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa. Untuk memanfaatkan potensi tersebut, BKPM bekerjasama dengan Pemprovsu mengadakan kegiatan Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Regional Invesment Forum (RIF) pada 18-19 Mei di Medan bertema “Industri Hilirisasi Pertanian dn Kemaritiman”.

Hal itu diungkapkan Franky Sibarani  pada acara “Regional Potential Investment Exhibition Regional Investment Forum’  di Hotel JW Marriot Medan, Senin (18/5) pagi.

Acara itu dihadiri Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Wagubsu HT Erry Nuradi, seluruh perwakilan Badan Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) yang ada di Sumatera yakni  Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bangka Belitung dan Lampung. Juga seperti konsulat asing yang ada di Medan, investor yang didatangkan perwakilan BKPM (Indonesia Invesment Promotion Center/IIPC) dari delapan negara  yakni Korea Selatan, Jepang, Australia, Taiwan, Inggris, Amerika Serikat, Persatuan Emirat Arab dan Singapura.     

Selanjutnya Sibarani mengungkapkan, BKPM mencatat realisasi investasi Sumatera pada triwulan I tahun 2015 sebesar Rp 21,1 triliun atau 16,9% dari persentase investasi toal terdiri dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri ) Rp 8.8 triliun dan PMA (Penanaman Modal Asing) 1,0 miliar dolar AS.

Dia juga mengatakan, dengan melihat potensi investasi yang ada di Sumatera, diharapkan tahun 2015 Sumatera mampu menyumbang investasi Rp75,2 triliun pada  tahun ini  dari target nasional Rp519,5 triliun atau kontribusi 14,5% karena Pulau Sumatera dianggap sebagai pusat pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa. Nilai ini diharapkan dapat menopang kesinambungan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi bakat-bakat berkualitas di daerah.

“Dengan besarnya potensi di Sumatera, maka pemerintah menaruh perhatian pada Pulau Sumatera, terutama  investasi untuk perkembangan industri hilir pertanian dan kemaritiman,” kata Franky.

Ia menilai investasi merupakan penyangga pencapaian proyeksi pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,4%, revisi dari target sebelumnya 5,7%.

Dijelaskannya, pada kwartal- I tahun 2015, kondisi perekonomian Indonesia melambat, pertumbuhan sebesar 4,7% menurun dibanding kwartal IV tahun 2014 sebesar 5,1%. Namun realisasi investasi tetap tumbuh positif, pada kwartal I tahun 2015 sebesar Rp124,6 triliun, naik 4,6% dibanding kwartal IV tahun 2014 sebesar Rp120,4 triliun.

Pada tahun 2015, BKPM juga memproyeksikan realisasi investasi Rp519,5 triliun dengan investasi di wilayah Sumatera Rp75,2 triliun. “Pemerintah mendorong pertumbuhan investasi dan realisasi pembangunan proyek infrastruktur daerah,” ujar Sibarani.

Katanya, untuk mendorong masuknya investasi pemerintah mulai merealisasikan berbagai proyek infrastruktur pendukung. Untuk wilayah Sumatera, Presiden Jokowi melakukan ground breaking pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, jalan tol Trans Sumatera yang diharapkan dapat mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke dan Kuala Tanjung.

Untuk pemenuhan kebutuhan energi, BKPM  sudah dan sedang memfasilitasi proyek pembangkit listrik yang ada di Sumatera Selatan dan Sumut.

“Pembangunan  proyek infrastruktur ini diharapkan menjawab kebutuhan investor terkait konektivitas logistik dan kebutuhan energi, imbuhnya. Dia mengatakan, pemerintah berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif, stabilitas keamanan dan politik serta mewujudkan kepastian hukum.

SERANGKAIAN KEBIJAKAN

Di satu sisi Franky Sibarani mengungkapkan, pemerintah dan BKPM mendorong  serangkaian kebijakan untuk menciptakan  iklim investasi pro investor. Salah satunya reformasi kebijakan perizinan investasi melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pusat yang telah dilaunching Presiden Jokowi 26 Januari lalu.

“Jadi melalui PTPS Pusat ini investor tidak perlu mengunjungi  kantor berbagai kementerian/lembaga  dan cukup datang ke kantor PTSP Pusat BKPM untuk mendapatkan  seluruh informasi dan perijinan yang diberikan 22 kementerian/lembaga yang telah bergabung dalam PTPS Pusat,” ujarnya.

BKPM dan Kementerian/Kelembagaan terkait, sebutnya, sudah menyederhanakan perizinan end to end listrik dari 52 izin 923 hari menjadi 32 izin 256 hari. Saat ini BKPM  sedang mendorong penyederhanaan  perizinan end to end sektor migas  dan pelabuhan. Juga  perizinan pertanahan terkait sektor agraria, kehutanan dan perhubungan. Untuk pengurusan izin yang dikeluarkan BKPM, Investor juga dapat mengajukan secara online dari mana dan kapan saja  atau 24 jam 7 hari.
Juga sudah menyusun  SOP mekanisme tax allowance dimana maksimal 28 hari pemohon sudah mendapat keputusan disetujui atau tidak.

Di kesempatan itu disebutkannya, sepanjang Oktober 2014-11 Mei 2015, BKPM sudah  memfasilitasi pengurusan 22 proyek  investasi senilai Rp99,97 triliun yang terhambat. Saat ini memfasilitasi 80 proyek dengan nilai sekitar Rp400 triliun.

BKPM sendiri mendorong investasi di sektor-sektor prioritas dan ada 5 poin yakni pertama infrastruktur, termasuk pembangkit listrik, kedua  industri manufaktur, mencakup industri padat karya, ketiga industri maritim, keempat sektor pertanian dan kelima investasi di sektor pariwisata.

Untuk Sumatera, tambah Sibarani, ada potensi investasi yang besar antara lain empat free trade zones telah dikembangkan di Sabang, Batam, Bintan dan Karimun lengkap dengan bandara, pelabuhan, jalan tol dan kawasan industri. Dua KEK existing yakni KEK Sei Mangke di Sumut yang menjadi sentra industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan karet, industri kimia serta KEK Tanjung Api-Api Sumsel yang menjadi sentra industri pengolahan karet, pengolahan minyak sawit dan petro kimia.

Disebutnya, potensi produksi CPO di Sumut begitu besar, Data  2013 Sumut merupakan produsen 3,97 juta ton, Riau 6,38 juta ton dan Sumsel 2,49 juta ton, maka Sumatera menghasilkan  hampir 50% dari total produksi nasional mencapai 26,01 juta ton.

Ada  8 pengembangan pelabuhan di Sumatera yakni  Belawan dan Kuala Tanjung (Sumut), Banda Aceh (NAD), Dumai ( Riau), Batam (Kepri), Pangkal Pinang (Babel), Panjang (Lampung dan Padang (Sumbar). “Ini merupakan  bagian dari pengembangan 24 pelabuhan laut hingga mampu menjawab kebutuhan arus kargo diperkirakan  mencapai 30 juta TEU pada tahun 2020, sebut Sibarani.

Dia juga memaparkan, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dari berbagai sumber yakni PLT hidro power di  Sumut (3.808 MW), Aceh (5,062 MW), Sumbar dan Riau (3.607 MW), Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung (3.102 MW serta  5 PLTU Mulut Tambang di Sumsel dan Jambi.

PENGHASIL KOPI

Sementara itu, Gubsu mengatakan potensi Sumut cukup besar terutama di bidang perkebunan yang luasnya 2,141 juta hektare terdiri dari karet 591.261,92 hektare, kelapa  sawit  1,201 juta hektare,  kopi, kakao dan sebagainya.

Jenis kopi dihasilkan yakni arabika dan robusta yakni dari Tapanuli Utara, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Dairi, Karo, Madina dan Tapsel. Selain itu juga produksi teh hitam dan teh hijau dari Sidamanik yang telah memiliki pasar tersendiri.

“Sumut penghasil kopi ekspor ke berbagai negara yakni Amerika, Arab, Jepang, Jerman, Australia, Kanada, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Korea dan Singapura,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara itu.

Dia juga menambahkan, perairan  Sumut memproduksi 832.000 ton ikan per tahunnya berasal dari Pantai Barat dan Pantai Timur.

Gubsu juga menyinggung pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang rencananya akan rampung tahun 2018 untuk mendukung  KEK Sei Mangkei di Simalungun.

Gubsu berharap acara GPID dan RIF tahun 2015 dimana Sumut sebagai tuan rumah dapat menambah jumlah investor menanamkan modalnya di provinsi ini khususnya dan wilayah Sumatera umumnya. (A2/d)