Sabtu, 07 Des 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Warga Desa Laubekeri Tuding PT Pancajaya Aneka Karsa Serobot Tanah Wakaf Kampung Banten

Warga Desa Laubekeri Tuding PT Pancajaya Aneka Karsa Serobot Tanah Wakaf Kampung Banten

* CEO PT Pancajaya Malah Mengaku Tanahnya yang Diserobot
redaksi Rabu, 20 November 2019 11:04 WIB
Radar Cirebon
Ilustrasi

Kutalimbaru (SIB)
PT Pancajaya Aneka Karsa dituding telah menyerobot tanah wakaf Kampung Banten dan tanah milik warga di Dusun I, Desa Laubekeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang. Salah seorang warga bermarga Sitepu mengatakan tanah miliknya lebih kurang satu hektar dan memiliki sertifikat tahun 2008, mendadak diklaim PT Pancajaya Aneka Karsa. Posisi tanahnya tersebut tepat di sebelah tanah wakaf.


"Sebelum saya lahir tahun 1970, tanah itu milik orangtua saya dan sudah dikeluarkan surat dari pihak desa tidak pernah menjual kepada orang lain," kata Sitepu kepada wartawan, Senin (18/11).


Ia mengakui bukan tanahnya saja yang diserobot, tanah wakaf dan milik warga lainnya juga ikut terimbas. Oleh sebab itu, warga berharap Bupati Deliserdang Ashari Tambunan ikut membantu menyelesaikan.


Sedangkan Kepala Desa Laubekeri Adir Ginting menambahkan warga mengetahui tanahnya telah dijual kepada pihak asing berwarganegara Australia. "Kami turun ke lapangan setelah ditanyakan warga kenapa tanah wakaf dan tanah mereka dijual. Saat itu juga, kami langsung menanyakan kenapa di tanah ini mau dibangun pagar. Pihak pembeli menjawab sudah membelinya dari PT Pancajaya Aneka Karsa. Setelah kami jelaskan, mereka tidak jadi membangun pagar," ungkapnya.


Adir menyebut luas tanah yang diduga diserobot PT Pancajaya Aneka Karsa lebih kurang 1,7 hektar. Di dalam ukuran tanah tersebut termasuk tanah wakaf seluas 800 meter dan sejumlah tanah warga yang telah memiliki sertifikat. "Pertanyaan kami dan warga, kenapa BPN Deliserdang mengeluarkan sertifikat tanah seluas lebih kurang 1,7 hektar yang diduga milik PT Pancajaya Aneka Karsa pada tahun 2017. Padahal sebelumnya BPN telah mengeluarkan sertifikat tanah milik warga tahun 2008 dan 2012 di objek yang sama. Seharusnya proses jual tanah ini harus mengurus silang sangketa ke pihak desa, ini tidak ada," ucapnya.


Ia mengatakan sudah melaporkan permasalahan ini ke kantor BPN Deliserdang. Namun sangat disayangkan, BPN tidak membawa peta saat meninjau lokasi untuk mengetahui mana saja tanah milik PT Pancajaya Aneka Karsa. "Beberapa hari kemudian, kami mendatangi kantor BPN dan diperlihatkan peta batas tanah milik PT Pancajaya Aneka Karsa. Apabila dilihat dari peta menurut sertifikat HGB Nomor 8 Tahun 1996 yang dikeluarkan BPN Deliserdang, setengah tanah di desa ini milik PT Pancajaya Aneka Karsa. Sementara tanah Makam Pahlawan sudah ada tahun 1980, tanah Kantor Depsos tahun 1995 sudah memiliki sertifikat," beber dia.


Ia menegaskan warga tidak menerima tanahnya diserobot PT Pancajaya Aneka Karsa. Oleh sebab itu, pihaknya berharap Bupati Deliserdang Ashari Tambunan turun tangan menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lebih kurang lima bulan ini. Menanggapi permasalahan ini, 100 warga dari setiap dusun di Desa Laubekeri kata Adir Ginting telah menandatangani menolak tanah wakaf Kampung Banten dan tanah warga diklaim PT Pancajaya Aneka Karsa.


Sementara itu, Kepala Kantor BPN Deliserdang Fauzi membenarkan sudah ketemu dengan Kepala Desa Laubekeri Adir Ginting. "Setifikat yang dikeluarkan tahun 2017, saya belum tahu karena baru pindah kemari. Saya sudah sampaikan ke beliau, bisa saja titik koordinatnya tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. Itu harus diverifikasi ulang dan harus dilakukan pengembalian batas," ujarnya.


Ia menyarankan pihak warga dan perusahaan sebaiknya duduk bersama kembali. Tujuannya agar kemudian hari tidak terjadi tumpang tindih. "Kadang-kadang tumpang tindih ini bisa saja terjadi, karena dulunya pengukuran sertifikat dilakukan secara manual.

Namun beberapa tahun belakangan ini sudah menggunakan sistem Orde-3. Itu yang harus kita dudukkan kembali sehingga posisi keberadaan sertifikat itu tidak tumpang tindih," sebutnya.


Untuk melakukan verifikasi ulang tanah ini, pihak pemohon baik warga maupun perusahaan agar mengajukan surat ke BPN Deliserdang. Namun hingga saat ini surat dari pihak pemohon belum ada yang masuk.


Terpisah, CEO PT Pancajaya Aneka Karsa, Elbiner Silitonga membantah telah menyerobot tanah wakaf Kampung Banten dan tanah warga di Dusun I, Desa Laubekeri. "Emangnya saya sudah gila menyerobot tanah wakaf dan milik warga. Yang iyanya tanah saya diserobot," tegas Elbiner.


Ia mengatakan total luas tanahnya di Desa Laubekeri mencapai 106 hektar dan telah memiliki sertifikat dari tahun 1996. Di dalam tanah 106 hektar itu memang ada kuburan yang dimaksud warga, namun makam itu sudah dipindahkan oleh Adir Ginting pada tahun 2017 ke tanah wakaf yang diberikannya (Elbiner) seluas lebih kurang 1,5 hektar di dekat salah satu pesantren Desa Laubekeri.


Usai dilakukan pemindahan makam, Elbiner mengaku menjual tanahnya seluas 1,7 hektar kepada pihak asing warganegara Australia beberapa bulan lalu. Disinggung surat tanah sertifikat seluas 1,7 hektar tahun 2017, ia mengatakan surat itu pecahan dari surat sertifikat tahun 1996. "Jadi, apa yang dikatakan mereka itu semua salah. Semua ada datanya sama saya," tegas Elbiner lagi.
Sementara itu Camat Kutalimbaru melalui Sekretaris Camat Kutalimbaru Avro Wibowo mengatakan pihaknya telah mengetahui permasalahan tersebut. "Kita sudah mengirim surat ke Pemkab Deliserdang soal kejadian ini," ujarnya. (M17/q)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments