Minggu, 05 Apr 2020
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • F-PKB DPRDSU: Pelaksanaan Perda Pihak Ketiga Jangan Jadi Alat Perkaya Diri Oknum Pejabat

F-PKB DPRDSU: Pelaksanaan Perda Pihak Ketiga Jangan Jadi Alat Perkaya Diri Oknum Pejabat

Selasa, 25 Agustus 2015 09:32 WIB
Medan (SIB)- Fraksi PKB (Persatuan Keadilan Bangsa) DPRD Sumut menegaskan, pelaksanaan Perda  “Partisipasi Pihak ketiga Dalam Pembangunan Propinsi Sumatera Utara” yang sedang dibahas eksekutif – legislatif hendaknya jangan dijadikan alat untuk memperkaya diri oknum pejabat, serta alat nilai tawar yang berpotensi merugikan daerah.

Penegasan itu diungkapkan juru bicara Fraksi PKB DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga ketika membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Ranperda “Partisipasi Pihak ketiga Dalam Pembangunan Propinsi Sumut” pada rapat paripurna dewan yang dipimpin Wakil Ketua Dewan H Zulkifli Efendi Siregar didampingi Wakil Ketua H Parlinsyah Harahap dihadiri staf ahli Pemprovsu H Fitriyus dan sejumlah SKPD Provsu, Senin (24/8) di DPRD Sumut.

“Kita menyadari, lahirnya Ranperda ini merupakan perwujudan diri dari pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta terjemahan dari upaya penerimaan pendapatan daerah dari sumber lain-lain pendapatan yang sah,” katanya.

Namun, tegas Zeira, fraksinya tetap mengingatkan agar pelaksanaan Perda ini nantinya tidak menjadi ajang memperkaya diri oknum pejabat, serta tidak dijadikan sebagai alat nilai tawar yang berpotensi merugikan daerah dengan berkurangnya kewajiban pihak ketiga. Meski hal ini sudah ditegaskan pada Pasal 2 ayat 3, serta tidak mengurangi independensi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Seperti diketahui, tandasnya, pada Bab II Pasal 2 ayat 2 tentang “bentuk partisipasi pihak ketiga disebutkan dapat berupa pemberian, hadiah dan atau lain-lain partisipasi yang dipersamakan” kepada daerah, sehingga rawan dengan penyelewengan, sehingga diusulkan, jika Ranperda ini nantinya disetujui menjadi Perda, sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada kelompok pihak ketiga.

“Dalam setiap proses penerimaan partisipasi pihak ketiga, agar dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan dapat diterima masyarakat, agar bisa dilakukan pencatatan secara benar, baik pembukuan dan pentatausahaan penerimaan tersebut,” ujar Zeira sembari menambahkan, untuk lebih meningkatkan benefit value bagi pemerintah daerah dan partisipasi pihak ketiga.

Sementara itu, F-PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Analisman Zaluchu menyarankan, agar dalam Ranperda partisipasi pihak ketiga ini, baik berupa barang yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak pada Pasal 8, hendaknya dilakukan secara transparan dan dibuat akta penyerahannya secara tertulis. Hal ini sangat penting, agar barang tersebut tercatat sebagai asset dan bagian kekayaan Negara.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Muhri Fauzi Hafiz menyoroti substansi Ranperda ini hanya mengatur pemberian berupa uang, barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, dan 9. Bagaimana jika pemberian berupa saham, menggingat potensi pemerintah daerah Sumatera Utara sangat  berpeluang memperoleh bantuan berupa saham dari sejumlah BUMN dan pihak lain cukup besar untuk masa-masa yang akan datang.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Ari Wibowo menegaskan,  partisipasi pihak ketiga dalam Perda yang diusulkan lebih berfokus pada partisipasi finansial. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, karena sumbangan yang berbasis partisipasi masyarakat sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat atas bantuan yang diberikan.

Hal senada juga disampaikan, FP Hanura, F-PKS, F-PAN dan FP Golkar melalui juru bicaranya Hanafiah Harahap berharap, agar optimalisasi pendapatan dari pihak ketiga dapat semakin efektif dan efesien dengan payung hukum tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, diharapkan dapat memacu munculnya pertumbuhan ekonomi. (A03/f)



T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments