Sabtu, 06 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • DPRDSU Ingatkan 23 Bupati/Walikota Laksanakan Instruksi Kemendagri Sukseskan Pilkada

DPRDSU Ingatkan 23 Bupati/Walikota Laksanakan Instruksi Kemendagri Sukseskan Pilkada

* Jangan Sampai Ada Wali Kota/Bupati di Sumut Ditegur
Selasa, 16 Juni 2015 10:02 WIB
Medan (SIB)- Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut H Nezar Djoley mengingatkan 23 bupati/wali kota di Sumut yang akan melaksanakan Pilkada secara serentak untuk melaksanakan secara maksimal instruksi Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk menyukseskan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di daerahnya masing-masing, baik dari segi anggaran maupun pengawasan.

“Kita minta para bupati/wali kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak di 23 kabupaten/kota di Sumut untuk dapat menyukseskan pesta demokrasi ini. Jangan sampai ada kepala daerah di Sumut yang mendapat teguran dari Mendagri. Apalagi sudah ada ancaman akan memberhentikan kepala daerah yang tidak menyukseskan Pilkada di daerahnya,” ujar Nezar Djoely kepada wartawan, Senin (15/6) di DPRD Sumut.

Penegasan itu diungkapkan Nezar, menanggapi adanya peryataan Mendagri yang memastikan akan memberi sanksi teguran maupun pemecatan, jika ada kepala daerah sengaja tidak memberikan anggaran penyelenggaraan Pilkada. Apalagi saat ini seluruh daerah sudah menandatangani naskah hibah perjanjian daerah (NPHD) untuk KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah).

“Kita berharap, 23 kabupaten/kota di Sumut yang akan melaksanakan Pilkada serentak hendaknya tidak ikut dalam 41 persen daerah yang belum menerima pencairan anggaran guna pengawasan Pilkada, seperti yang diungkapkan Kemendagri,” ujar Nezar sembari mengajak para bupati/walikota segera menganggarkan dana Pilkada di APBD masing-masing kabupaten/kota, agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar.

Menurut anggota Fraksi Partai NasDem ini, penganggaran dana dan pengawasan Pilkada direstui undang-undang dan tidak ada alasan bagi kepala daerah tidak menganggarkannya di APBD maupun P-APBD kabupaten/kota . Hal ini sangat penting, demi terselenggarannya Pilkada yang jujur dan demokratis.

“Jika ada kepala daerah belum menganggarkan dana pengawasan pilkada di APBD atau P APBD, sudah sepantasnya mendapat teguran Mendagri,” tandasnya sembari berharap kepala daerah tidak main-main dalam pelaksanaan Pilkada ini, baik dana pengawasannya, agar  Bawaslu kabupaten/kota dapat bekerja dengan maksimal dan pelaksanaan Pilkada tidak rentan terjadi kecurangan.

Berkaitan dengan itu, ujar Nezar, pihaknya meminta kepala daerah untuk mematuhi instruksi Kemendagri yang telah dikirimkan melalui radiogram kepada seluruh bupati/wali kota yang intinya meminta daerah memberikan dukungan optimal kepada KPUD, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), agar tidak ada teguran dari pemerintah pusat kepada daerah. (A03/y)
T#gs
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments