Selasa, 29 Sep 2020
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Aparat Hukum dan KPU Harus Umumkan Balon Kepala Daerah yang Tersangkut Kasus Hukum

Maraknya Kasus Korupsi di Sumut

Aparat Hukum dan KPU Harus Umumkan Balon Kepala Daerah yang Tersangkut Kasus Hukum

Selasa, 14 Juli 2015 10:19 WIB
Medan (SIB)- Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Drs Hendrik Sitompul, MM mengatakan, sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU)   Medan menetapkan calon wali kota/wakil wali kota sebaiknya melakukan koordinasi dulu kepada pihak penegak hukum, apakah itu kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Mana tahu ada bakal calon (Balon) yang tersangkut hukum, atau yang masih berstatus saksi, masih disidik atau sudah jadi tersangka.

“Pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan juga jangan ragu memberi informasi terbuka kepada masyarakat, KPU dan partai politik adanya Balon yang tersangkut kasus hukum, atau ada pihak-pihak yang sudah atau baru mempidanakan Balon tersebut. Agar ada pertimbangan dari parpol atau koalisi parpol pengusung untuk mengganti calonnya,” kata politisi Partai Demokrat ini kepada wartawan, Senin (13/7).

Menurut dia, kalaupun parpol memaksakan calonnya dalam status tersangka, maka masyarakatlah yang menentukannya apakah dipilih atau tidak. Karena mengingat begitu banyaknya kasus korupsi yang melanda kepala daerah di Sumut, terkhusus Kota Medan. Dua periode berturut-turut  Wali Kota Medan Drs H Abdillah  Ak MBA dan wakilnya  H Ramli menjadi tahanan KPK karena kasus korupsi mobil pemadam kebakaran.

Kemudian Wali Kota Drs H Rahudman Harahap karena kasus korupsi ketika dia jadi Sekda Pemkab Tapsel. Awalnya Rahudman hanya dinyatakan sebagai saksi ketika dia masih menjadi Asisten IV Setda Pemprovsu. Namun setelah Rahudman sudah menjadi Pj Wali Kota Medan dan Wali Kota Medan defenitif statusnya meningkat jadi tersangka dan sekarang terpidana.

“Akibatnya pemerintahan jadi terganggu, setelah mulai diusik oleh pihak-pihak tertentu dan akhirnya fokus kepemimpinan kepala daerah tersebut jadi terpecah. Di satu sisi dia harus memimpin daerah, di sisi lain bagaimana memecahkan kasus hukumnya. Jangan Kota Medan sampai tiga kali gagal, sedangkan pepatah mengatakan, keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama,” jelas Alumni PPRA 52 Lemhanas RI ini.

Untuk itu, kata Hendrik,aparat hukum dan KPU harus netral dan terbuka, karena masyarakat Medan akan malu kalau Kepala Daerahnya setiap periode jadi tersangka. Jika ini diwujudkan aparat hukum maka akan ada efek jera kepada calon-calon kepala daerah untuk maju mencalon. Karena dalam memimpin suatu daerah tidak boleh main-main tapi harus seorang sosok yang bersih.

“Kami sangat prihatin melihat kondisi Kota Medan seperti ini, pembangunan jadi tersendat. KPU dan aparat hukum harus terbuka agar masyarakat mengetahui siapa yang pantas memimpinKota Medan. Kalau itu diumumkan tentu ada reaksi masyarakat agar parpol membatalkan pencalonan calon tersebut. Apakah itu calon incumben maupun pendatang baru harus diumumkan apakah bersih atau masih dalam status permasalahan dengan hukum,” ungkapnya. (A12/w)
 
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments