Kamis, 13 Agu 2020

    Tolak RUU Pilkada, Massa ARM dan GMNI Unjuk Rasa di Kantor Gubsu

    Rabu, 24 September 2014 09:39 WIB
    Puluhan massa dengan mendirikan tenda, mengaku dari Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Sumut melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Gubsu Jl. Diponegoro Medan, Selasa (23/9), menolak RUU Pilkada 25 September mendatang di DPR RI.
    Medan (SIB)- Massa Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Sumut unjuk rasa di depan Kantor Gubsu Jl. Diponegoro Medan, Selasa (23/9), menolak RUU Pilkada 25 September mendatang di DPR RI.

    "Ini untuk mengawal, tanda protes kepada pemerintah dan DPR RI terkait mau disahkannya Pilkada tak langsung. Kita tiga hari di sini, agar Gubernur menyampaikannya kepada Mendagri," ujar pimpinan aksi Arsula Gultom.

    Menurutnya, penolakan RUU Pilkada dengan sistem keterwakilan atau pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh DPRD ditingkat masing-masing, bertentangan dengan kehendak dan kemauan rakyat.

    "Kalau lewat DPRD, kan partai yang tahu calon bupati dan wali kota, kita tidak tahu apakah itu bandit atau tidak, kalau langsung kan ke rakyat. Keterwakilan itu DPR, bukan pemerintah, kalau keterwakilan kenapa Presiden nggak? Ya sudah, amandemen lagi UUD nya agar presiden dipilih MPR," urainya.

    Disinggung soal banyaknya kepala yang tertangkap dan terlibat korupsi sejak pilkada langsung diterapkan, menurut dia, dalam sistem Pilkada tak langsung juga tidak ada garansi, para kepala daerah terpilih nantinya tidak akan melakukan hal yang sama.

    "Apakah ada garansi, kalau DPRD yang ngusung maka tidak akan korupsi? Kalau ada jaminan, rakyat ini akan setuju," tandasnya.

    Di lokasi terpisah, puluhan mahasiswa tergabung dalam GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Kota Medan, juga melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumut, dengan tuntutan sama.

    Aksi penolakan RUU Pilkada yang sedang dibahas DPR-RI dilontarkan mahasiswa dengan membawa beberapa poster dan spanduk bertuliskan tolak RUU Pilkada dikembalikan kepada DPRD. Tapi mendukung Pilkada secara langsung oleh rakyat.

    Pimpinan aksi Bruno dan Korlap (koordinator lapangan) Ronal Tarigan dalaam orasinya menyebutkan, GMNI Kota Medan secara tegas menolak RUU Pilkada, karena RUU tersebut sudah mencederai demokrasi. "Kita harus mengawal terus hak konstitusional dan wujudkan Pemilukada serentak dan secara langsung se-Indonesia," ujarnya.

    Selain menolak RUU Pilkada, GMNI Kota Medan juga menuntut reformasi kepartaian yang ada sekarang dan berikan pendidikan politik bagi rakyat. "Hak konstitusional rakyat harus dikawal terus. Tolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD, wujudkan good governence, munculkan calon independen," teriak mahasiswa.

    Aspirasi mahasiswa dari GMNI Kota Medan diterima Anggota DPRD Sumut dari PKS Ikrimah Hamidi, serta Jenny Lusia Berutu dan Lydiani dari Partai Demokrat menyebutkan, masih ada langkah selanjutnya yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggugatnya ke MK (Mahkamah Konstitusi).

    Artinya, sebut Ikrimah, dari 2 opsi yang nantinya akan diputuskan oleh DPR, apakah itu Pilkada Langsung atau Pilkada Tidak Langsung, masih ada langkah keberatan dengan menggugatnya ke MK. “Mari kita beri kesempatan kepada DPR-RI untuk menggodoknya,” ujarnya. (A16/A4/i)

    T#gs Tolak
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments