Jumat, 15 Nov 2019

    Tidak Memuat Sanksi Pidana, Paripurna DPRDSU Kritik Ranperda Perlindungan Anak

    Rabu, 22 Januari 2014 10:59 WIB
    Medan (SIB)- Paripurna DPRD Sumut mengkiritisi Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Penyelenggaraan Perlindungan Anak karena tidak memuat sanksi pidana bagi pelanggar Perda itu sendiri. Ketentuan sanksi yang terdapat dalam pasal 27 tidak secara spesifik merujuk pada pasal-pasal yang dilanggar.

    Sikap kritis ini disampaikan FP Demokrat melalui juru bicaranya Dra Ristiawati, FP Golkar melalui Sudirman Halawa, SH, F-PDI Perjuangan Brilian Moktar, SE, F-PAN, F-PKS M Nasir, F-PDS Arlene Manurung, F-PPP, FP Hanura Hamamisul Bahsyan, F-PPRN Restu Kurniawan Sarumaha dan F-GBBR H Yan Syahrin, SE dalam pemandangan umum fraksinya  yang disampaikan pada paripurna pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA) di Sumut dipimpin Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun dan dihadiri Wagubsu T Ery Nuradi, Selasa (21/1) di DPRD Sumut.

    Disebutkan FP Demokrat, secara umum Perda perlindungan anak tidak memuat aturan mengenai pasal yang dapat dikenakan berupa sanksi pidana. Satu-satunya pasal yang dapat diancam dengan sanksi pidana adalah ketentuan Pasal 23 ayat 4 yang menyebutkan kewajiban lembaga penyelenggara perlindungan anak berkewajiban memiliki prosedur perlindungan anak, yang dalam ayat 5 diancam dengan pidana pencabutan izin.

    “Saran kami, ketentuan Pasal 23 ayat 4 ini hendaknya dimasukkan ke dalam Pasal 27, sehingga berbunyi ‘setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 4 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasional,” ujarnya.

    Fraksi Demokrat juga menyarankan agar Perda No 6/2004 tentang Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak dan Perda No 5/2004 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, agar dicantumkan dalam Ranperda sebagai salah satu dasar pertimbangan.

    Dalam hal ini, FP Demokrat minta kesiapan Pemerintah daerah beserta semua jajaran terkait segera menyiapkan peraturan teknis dan operasional dalam Ranperda ini berupa keputusan gubernur maupun peraturan gubernur. “Jika tidak dipersiapkan, maka Ranperda penyelenggaraan perlindungan anak tidak akan berdayaguna dan berhasilguna,” saran FPD yang diketuai Drs Tahan M Panggabean, MM ini.

    Demikian halnya FP Golkar melalui jurubicaranya Sudirman Halawa mempertanyakan Pemprovsu menyikapi Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yakni anak terlantar dipelihara negara, termasuk anak-anak terlantar di jalanan, bahkan sengaja dipekerjakan orangtuanya di jalanan. “Bagaimana Pemprovsu melembagakannya dalam Ranperda ini, sehingga anak-anak tersebut dapat terlindungi dan terpelihara dengan baik,” tanyanya.

    Fraksi Golkar berpendapat, persoalan anak di Sumut menyangkut masalah kesejahteraan terutama berkaitan dengan jaminan pendidikan dan kesehatan yang memadai. “Kita berharap Pemprovsu bisa menyikapi persoalan itu, terutama anak-anak yang berada di wilayah atau desa terpencil di Sumut, kemungkinan besar tidak mendapat jaminan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Persoalan ini hendaknya dapat terlembagakan dalam Ranperda ini,” sarannya.

    Sementara F-PDI Perjuangan melalui jurubicaranya Brilian Moktar SE MM menyampaikan beberapa usul maupun saran untuk dipertimbangkan Pempropsu guna melengkapi dan menyempurnakan Ranperda perlindungan anak. Diantaranya pada Bab IV bagian pertama tentang pemenuhan hak-hak dasar anak dan kewajiban anak agar ditambah berbunyi ‘hak-hak dasar anak yaitu tidak dijadikan sebagai barang atau komoditi untuk diperdagangkan’.

    Kemudian ditambahkan pada pasal 5 huruf C ‘melindungi anak dari penganiayaan dan kecanduan terhadap minuman keras maupun obat-obatan terlarang seperti narkoba’ dan dihuruf D ditambahkan ‘melindungi anak dari perbuatan asusila maupun pengemis jalanan’.

    Dalam pandangan umum itu, F-PAN, F-PKS, F-PPP, F-PDS, FP-Hanura, F-PPRN dan F-GBBR melalui juru bicaranya masing-masing meminta Pemprovsu mempersiapkan rencana untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang dihadapi, agar anak-anak yang memerlukan perlindungan tidak dieksploitasi kelompok tertentu, tidak terperangkap menjadi pemakai narkoba, pengemis jalanan dan sebagainya. (A4/h)
     
    T#gs
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments