Kamis, 14 Nov 2019

    DPRDSU Ingatkan, Penambahan Modal PT Perkebunan Rp371 M Harus Dibarengi Perbaikan Kinerja

    Kontribusi BUMD-BUMD ke PAD Sumut Menurun 20,53 Persen

    Rabu, 22 Januari 2014 14:29 WIB
    Medan (SIB)- Fraksi-fraksi di DPRD Sumut  secara tegas menyatakan, penambahan penyertaan modal Pemprovsu untuk saham PT Perkebunan Sumut sebesar Rp371,833 miliar, harus dibarengi perbaikan kinerja dan sistem manajemen perusahaan. Soalnya, kinerja maupun kontribusi BUMD-BUMD pada tahun 2013 untuk PAD Provsu mengalami penurunan sebesar 20,53 persen.

    Hal itu ditegaskan FP Demokrat melalui juru bicaranya Dra Ristiawati dan F-PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Brilian Moktar, SE dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Provsu ke dalam modal saham PT Perkebunan Sumut, dipimpin Ketua Dewan H Saleh Bangun dan dihadiri Wagubsu HT Ery Nuradi, Selasa (21/1) di DPRD Sumut.

    “Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) telah terjadi penurunan 20,53 persen atau menurun dari Rp305,173 miliar lebih pada APBD 2013 menjadi Rp242,514 miliar lebih pada APBD 2014. Penurunan ini mengindikasikan telah terjadi penurunan kinerja BUMD-BUMD milik Sumut dalam kontribusinya terhadap PAD,” ujarnya.

    Untuk itu FPD minta Pemprovsu selaku inisiator dari Ranperda agar memberi perhatian serius terhadap penurunan kinerja BUMD ini dan penambahan penyertaan modal itu harus diikuti peningkatan kinerja yang secara kasat mata dapat dilihat dari kontribusi PT Perkebunan dalam struktur pendapatan APBD Sumut setiap tahun dimasa mendatang.

    “Jika kinerja PT Perkebunan tidak memberikan kontribusi ke PAD seperti yang diharapkan, diminta Gubsu mengevaluasi secara menyeluruh terhadap semua unsur penyelenggara perseroan. Diharapkan PT Perkebunan harus jadi salah satu motor dalam menyongsong kesiapan Pemprovsu mewujudkan visi Sumut jadi provinsi berdaya saing menuju Sumut sejahtera,” tandas Ristiawati.

    Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan menyebutkan, kontribusi yang diberikan PT Perkebunan relatif masih rendah dari harapan, karena adanya berbagai masalah internal maupun eksternal yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi dan aktivitas, sehingga perlu dikaji lebih konferehensif atas rencana penyertaan modal dimaksud.

    Sementara FP Golkar melalui jurubicaranya Sudirman Halawa SH berpendapat, perlu adanya penambahan klausul pengembalian modal ke Pemprovsu dalam jangka waktu tertentu diluar dariu laba bersih. Perlu adanya akuntan publik independen guna mengoptimalkan pengawasan terkait penambahan penyertaan modal dan rencana bisnis PT Perkebunan harus dilaporkan secara terinci.

    “Gubsu selaku wakil pemegang saham Pemprovsu senantiasa melaporkan perubahan modal dasar PT Perkebunan ke DPRD Sumut, baik sebelum dibawa ke RUPS atau sesudah diputuskan, demi transparansi atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” ujarnya.

    Fraksi-fraksi lain seperti F-PKS, F-PAN, F-PDS, FP-Hanura, F-PPRN dan FGBBR juga berpendapat, perlu peningkatan kinerja PT Perkebunan agar penyerapan hibah atau investasi daerah berupa penambahan penyertaan modal dapat dioptimalkan, sehingga penyertaan modal nantinya tidak menjadi sia-sia. (A4/h)
     
    T#gs
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments