Selasa, 07 Apr 2020

    Kecurangan Pemilu di Sumut Dinilai Akibat Data KPU Tidak Transparan, Informasi Juga Lambat

    Selasa, 06 Mei 2014 10:28 WIB
    SIB/Danres Saragih
    Diabadikan : Ketua KIP Provsu HM Zaki Abdullah saat pemaparan ‘melacak jejak kecurangan pemilu dengan UU KIP, diabadikan bersama nara sumber Amir Purba, Shohibul Anshor Siregar pada dialog terbuka, Senin (5/5) di Restoran Garuda Jalan Adam Malik Med
    Medan (SIB)- Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut menilai kecurangan yang terjadi di Pemilu Legislatif (Pileg)  tahun 2014 disebabkan  akses informasi tentang Pemilu tidak tansparan serta lambatnya akses terhadap data hasil.

    Hal itu dikatakan Ketua KIP Sumut HM Zaki Abdullah dalam diskusi  berjudul‘Melacak Jejak Kecurangan Pemilu dan UU KIP’, Senin (5/5) di Restoran Garuda Jalan H Adam Malik Medan.

    Ia mengatakan, indikasi kecurangan terjadi karena data yang diumumkan di KPU   disinyalir berbeda dengan hasil yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    “Ada penggelembungan suara, jumlah suara sah bisa berubah bahkan ada jumlah suara melebihi DPT (Daftar Pemilih Tetap),” ucap Zaki.

    Penyebabnya adalah, akses informasi pemilu baik itu dari sisi penyelenggaraan dan dari sisi hasil terkesan tidak transparan dan lambat. Seharusnya, semua  informasi terkait  pemilu dapat diakses oleh publik dengan mudah. Kecuali informasi yang dikecualikan, itupun setelah tahapan uji konsekuensi.

    KIP Sumut dianggap dapat membantu masyarakat yang merasa dirugikan dalam membongkar modus kecurangan Pemilu. Yaitu dengan meminta rincian informasi dan dokumen hasil penghitungan suara ke KPU. Jika tidak diberikan, maka bisa mengugat dan melaporkannya ke Komisi Informasi Publik. Jika terbukti melanggar, akan dipidana penjara satu tahun dan denda Rp5 juta.

    Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiaitf dan Swadaya Shohibul Anshor Siregar mengakui, potensi kecurangan Pemilu dari aspek UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No 14/2008, ada pada formulir C-1, yaitu berita acara penghitungan suara di TPS   tidak dapat diperoleh dengan gampang oleh publik. Padahal C-1 tersebut bukan dokumen rahasia, apalagi sampai diperdagangkan sanking sulit  diperoleh.

    “Seharusnya, penyelenggara pemilu wajib memberikan hasil Pemilu dalam C-1 itu secepat mungkin ke masyarakat. Karena berkaitan dengan mekanisme kontrol,” kata Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu.

    Saat ini sudah beredar beragam versi C-1 yang berisi hasil penghitungan suara yang isinya berbeda-beda. Karena terlalu lama sehingga “masuk angin” terjadi penggelembungan dan pergeseran. Jika memang tidak ada lagi data pembanding hasil Pemilu yang diyakini kebenarannya, maka satu-satunya jalan adalah melaksanakan Pemilu ulang, KATANYA .

    Menurut Shohibul, kecurangan penggelembungan suara hanya bagian dari hilir permasalahan. Kebobrokan Pemilu sesungguhnya sudah terjadi sejak di hulu, yaitu ketika data penduduk dan data pemilih tidak singkron. Sehingga tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlah pemilih sesungguhnya yang riil dalam satu TPS. Karena yang meninggal dunia dan anak-anak pun masih terdaftar sebagai pemilih.

    Setelah masalah jumlah pemilih, kemudian di tengah perjalanan tahapan pemilu terjadi rekrutmen penyelenggara Pemilu yang juga bermasalah.
    Sehingga banyak meragukan integritas penyelenggara pemilu yang terpilih. Jika sudah demikian, kecurangan penggelembungan suara pun seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa.(A19/W)

    Simak berita selengkapnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 6 Mei 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.

    T#gs
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments