Minggu, 05 Apr 2020

    GM PLN Sumut Dyananto : Menyelesaikan Krisis listrik Sumut Perlu Kordinasi Bersama-sama

    Selasa, 11 Maret 2014 16:48 WIB
    SIB/int
    Ilustrasi
    Medan (SIB)- GM PLN Sumut Dyananto yang membidangi distribusi mengatakan, menyelesaikan krisis listrik di Sumut perlu kordinasi bersama-sama, tidak bisa PLN jalan sendiri. Kordinasinya sama dengan stakeholder yang ada di daerah ini. Kita ini kan negara, ada pemerintahan, sama dengan anak lahir kan ada suami istri, berarti ada sinergi.

    “Jadi ayo sama-sama menyelesaikan masalah,” kata Dyananto menjawab wartawan di PLN Paya Pasir Marelan, Senin (10/3) seusai meninjau pembangkit mesin genset sewa termasuk yang di Kuala Namu.

    Saat peninjauan di Kuala Namu, kepala Gardu Induk  Kuala Namu Tugiman mengatakan, 23 unit mesin genset di sana berdaya 30 MW telah dinyalakan sejak 28 Pebruari lalu dan masyarakat tidak protes lagi setelah tembok pembatas dan peredam suara dibuat setinggi 4 meter.

    Ditambahkan Parsaoran Siahaan Deputy Manager Operasi PLN Sumut, yang 30 MW itu bisa untuk kebutuhan 70 ribu pelanggan yang berdaya 900 VA.
    Dikatakan Dyananto, permasalahan yang dihadapi PLN ada dua hal, satu di dalam kendali PLN dan ada yang di luar kendali PLN. Belum lama ini telah dibuat kesepakatan antara PLN dan Gubsu beserta Komisi VII DPR RI di Gubernuran Medan yang mengacu situasi saat ini dan di situ ada catatan-catatan. Krisis listrik di Sumut telah bertahun-tahun, karena tingginya permintaan pelanggan baru. Perencanaan PLN memang ada, tapi tidak terealisasi semuanya, karena ada yang di luar kendali PLN seperti ijin membangun pembangkit baru dari pusat dan banyak hal-hal lain.

    Jadi menyelesaikan krisis listrik ini tidak bisa PLN semata-mata, semua pihak harus bergabung bersatu dengan cara tidak saling menyalahkan. Yang bisa dilakukan PLN Sumut antara lain penerangan jalan umum (PJU) yang tidak benar diputusin dengan berkordinasi bersama Dinas Pertamanan, karena kontribusi KWH nya tinggi, katanya.

    Ditanya tentang instruksi Meneg BUMN Dahlan Iskan agar salah satu Direktur PLN ditugaskan di Medan, kata Dyananto, saat ini yang bertugas adalah Nasri Sebayang dan beberapa waktu lalu Adyana.  Programnya antara lain penandatanganan kesepakatan antara PLN, Gubsu dan DPR RI dan itu untuk jangka pendek, bukan jangka panjang. Justru itu, kalau ada masyarakat yang demo, kami tunjukkan kesepakatan bertiga itu. Kalau masyarakat tidak terima, siapa lagi yang dipercaya masyarakat. Kalau pemerintah sudah menandatangani kesepakatan lalu tidak diterima masyarakat, siapa yang bertanggungjawab?, katanya.

    Jadi apakah masih ada pemadaman setelah tanggal 10 Maret ? dijawab Dyananto, selama pembangkit yang ada saat ini masuk sistem semuanya, no problem. Bisa tidak ada pemadaman, katanya.

    Seperti pembangkit PLTU di Pangkalan Susu yang masih terkendala menyangkut transmisi dan ada catatannya, kalau Maret terealisasi, kata Dyananto.

    (A2/f)


    Simak juga berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 11 Maret 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.


     

    T#gs sumutlistrik
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments