Jumat, 14 Agu 2020

    DPRDSU: Sumut Perlu Perda Narkotika dan Perluas Areal Rehabilitasi Narkoba 5 Hektar

    *Korban Narkoba di Sumut 450.000 Orang, Butuhkan Biaya Rehabilitasi Rp3,5 Juta/Orang
    Jumat, 17 Januari 2014 13:09 WIB
    SIB/Int
    Ilustrasi
    Medan (SIB)- Gabungan Komisi A dan E DPRD Sumut menegaskan, Sumut membutuhkan Perda (peraturan daerah) tentang narkotika dan segera perluas lahan untuk pusat rehabilitasi korban narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya) di areal minimal 5 hektar di lahan milik PTPN II di Lubuk Pakam, Deliserdang. Hal ini penting demi menyelamatkan generasi muda penerus bangsa dari narkoba. 

    Penegasan itu diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Sumut Layari Sinukaban SIP dan Ketua Komisi A Brilian Moktar SE MM dalam rapat dengar pendapat gabungan Komisi A dan E dengan Asisten Kesbang Propsu Arsyad Lubis, Kepala Bakesbang Polinmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat) Drs H Eddy Syofian MAP, Kadis Pendidikan M Zein, Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), Dinkes (Dinas Kesehatan) dan Kepala BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) Sumut Rudi Tranggono, dipimpin Ketua Komisi E Brilian Moktar SE MM, Kamis (16/1) di gedung dewan.

    Menurut Layari Sinukaban maupun Brilian Moktar, Perda narkotika berkaitan pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan pendanaan harus menjadi rekomendasi agar segera diwujudkan dalam tempo sesingkat-singkatnya, karena pembahasan Ranperda dapat diselesaikan 2-3 bulan.

    Rencana Perda ini, perlu segera dibahas di Prolegda, apakah menjadi hak inisiatif dewan atau usulan Pempropsu melalui Badan Kesbangpol Linmas Propsu. “Kalau perlu dibentuk Pansus Narkoba di Sumut,” ujar Brilian.

    Layari menyebutkan, lahan untuk rehabilitasi korban narkoba agar diperluas dari yang sudah ada 1,5 ha minimal menjadi 5 ha di areal milik PTPN II di Lubuk Pakam, sehingga korban narkoba dapat ditampung di tempat rehabilitasi yang lebih baik dan lengkap, mengingat beberapa tempat rehabilitasi di Sumut umumnya waiting list.

    “Diharapkan segera dilengkapi berkas-berkas terkait masalah perluasan lahan rehabilitasi yang sudah ada 1,5 ha di kawasan Lubuk Pakam. Kita bersama-sama ke BNN pusat guna mendapatkan dukungan anggaran untuk membangunnya. Jika lahan 1,5 ha yang sudah ada tidak bisa diperluas, agar dialihkan ke lahan yang ditawarkan Kadis Pendidikan Sumut seluas 5 ha di Batubara,” ujar Layari dan Brilian.

    Dalam rapat itu juga disimpulkan, Komisi A dan E mendukung Permendagri No 21/2013 tentang fasilitasi pencegahan  penyalahgunaan narkotika yang dikoordinasikan kepala SKPD membidangi kesatuan bangsa dan politik atau Kesbangpol Linmas Sumut.

    Untuk itu, perlu adanya koordinasi antara Badan Kesbangpol Linmas dan BNNP Sumut melakukan MoU dengan melibatkan dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dispora, Dinas Infokom dan Pimansu (Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara).

    “MoU ini perlu agar pengelolaan anggaran pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak tumpang tindih dan diusulkan ke Tim APBD dan Banggar agar anggaran BNNP dari Rp500 juta menjadi Rp3,9 milyar di RAPBD 2014 dan anggaran Pimansu dari Rp200 juta jadi Rp500 juta dimasukkan dalam RAPBD 2014,” ujar Brilian.

    Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MM menyebutkan, sebelum dibentuk BNN, jauh hari Pempropsu sudah punya komitmen yang tinggi dalam pencegahan narkoba, dengan membentuk pusat informasi masyarakat anti narkoba tahun 2000 dan tahun 2007 membangun gedung rehabilitasi narkoba di Lubuk Pakam seluas 1,5 ha milik PTPN II yang selama ini dipakai Poldasu tempat tahanan sementara.

    Tapi saat ini gedung itu tidak dimanfaatkan, sehingga perlu direhab untuk pusat rehabilitasi dikelola Pempropsu.

    Eddy Syofian mengungkapkan, upaya mengantisipasi, pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap masalah narkoba butuh anggaran cukup besar, karena biaya rehabilitasi 1 orang minimal Rp3,5 juta perbulan, sedangkan korban rata-rata 450.000 orang (3 persen dari 15 juta penduduk Sumut), sehingga diperlukan subsidi dari Pempropsu kepada lembaga yang menangani rehabilitasi. (A4/x)

    T#gs
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments