Kamis, 16 Jul 2020

    Bantu KPU dan Panwas Pijar Keadilan Turunkan 350 Relawan Pantau "Caleg Nakal"

    *Desak KPU Pusat dan KPU Provsu Tetapkan KPU Kabupaten Palas
    Senin, 03 Februari 2014 11:25 WIB
    Medan (SIB)- Mantan anggota KPU Pusat dan Panitia Pemilihan Indonesia (1999)  yang kini  Kordinator Pemantau Pemilu  dari DPP LSM Pijar Keadilan  untuk Wilayah Sumut dan Papua,Saidin Yusuf YP SH Minggu (2/2/2014) di Medan  mengatakan,para caleg DPR, DPD dan DPRD cenderung  banyak melakukan pelanggaran  karena  adanya kelemahan UU Pemilu ,yang membuat  KPU dan Panwaslu Kabupaten/Kota seakan tidak berdaya menghadapi ulah “ Caleg nakal” itu.

    Kelemahan UU Pemilu No 8 Tahun 2012 menurut Saidin Yusuf  karena  tidak ada sanksi tegas bila  ada oknum Caleg melakukan pelanggaran. Kelemahan UU Pemilu itu pun dimanfaatkan Caleg untuk keuntungan mereka. Misalnya,Panwaslu bekerjasama dengan  Satpol PP Kabupaten/Kota,berulang kali  melakukan penertiban   alat peraga,tetapi oknum Caleg kembali memasangnya di zona larangan. Alat peraga dibersihkan hari ini lalu besok muncul lagi. Disamping  kelemahan UU Pemilu,juga  dimungkinkan karena  dana operasional  Panwaslu dan Satpol PP Kabupaten/Kota  memantau  kegiatan Caleg sangat terbatas.

    Untuk itu kata Saidin Yusuf, LSM Pijar Keadilan  berkantor pusat di Jakarta yang mendapat akreditasi pemantau pemilu dari KPU Pusat dengan  mengacu kepada pasal 234 dan 235 UU No 8/2012 tentang Pemilu,  ikut ambil peranan dengan menurunkan   pemantau sekitar 350 relawan militan demi suksesnya Pemilu 2014.

    Dijelaskan , pihaknya telah melakukan pemantauan selama 15 hari di Sumut,termasuk melakukan kunjungan ke KPU dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Menjawab wartawan,Saidin mengatakan dalam kegiatan pemantauannya pada hari “H” nanti,  pihaknya memakai  model sampling, dengan menempatkan pamantau mulai dari TPS,KPPS, PPS,PPK dan KPU  Kab/Kota, mengingat total TPS di Dapil I, II, III Sumut sebanyak  30.273 TPS. Pijar Keadilan juga melakukan edukasi kepada Parpol dan masyarakat agar proaktif dalam Pemilu ini.

    Pengurus Parpol diimbau  agar berani  membuat komitmen dan  mengingatkan para Calegnya untuk  tidak  melanggar  aturan.Sementara masyarakat diimbau   melaporkan  money politic atau jenis pelanggaran lain seperti intimidasi, kecurangan perhitungan suara kepada  KPU dan Panwaslu. ”Dalam pantauan kami, Sumut dan Papua termasuk wilayah rawan Pemilu”,katanya.

    Jika Caleg serta tim sukses tetap melanggar, Pijar Keadilan akan menyampaikan ke publik nama nama caleg pelanggar atau curang agar tidak dipilih.Tapi Pijar Keadilan mengapresiasi  pimpinan Parpol di Sumut yang  melarang Caleg    berbuat kecurangan. Kegiatan Pijar Keadilan ini klaim  Saidin Yusuf, disambut baik Ketua KPU Sumut Mulia Banurea  karena tujuannya  agar Caleg yang terpilih mewakili rakyat Sumut adalah wakil berkualitas “super”. Saidin Yusuf  juga  mendesak KPU Pusat dan KPU Provsu agar secepatnya menetapkan dan melantik  KPU Kabupaten Padang Lawas(Pawas) karena  dari hasil kunjungan Pijar keadilan,sampai  sekarang KPU Kab Palas   belum ditetapkan sejak  berakhir masa kerja KPU lama.Sementara bagi yang ingin bergabung sebagai relawan ,masyarakat yang tidak terlibat Parpol  dapat menghubungi 082166215614/18170707185,kata Saidin Yusuf. (A-1/c)
    T#gs KPU
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments