Jumat, 14 Agu 2020

    F-PD DPRD Medan Dorong Pemko Alokasikan Anggaran Agar Peserta JPKMS Bisa Masuk BPJS Kesehatan

    * Herri Zulkarnaen Hutajulu: Ini Amanah Presiden, Rumah Sakit Non Provider Harus Layani Pasien BPJS
    Senin, 03 Februari 2014 11:22 WIB
    SIB/ Horas Pasaribu
    Ketua Fraksi P Demokrat Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu Msi didampingi Ir HM Faisal Nasution dan Kepala Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Divre I Sumut Rita Masita Ridwan sedang meninjau pendaftaran peserta BPJS mandiri, Kamis (30/1) di Kantor BPJS Divre I Jal
    Medan (SIB)- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan mendorong Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan agar mengalokasikan anggaran untuk peserta JPKMS atau Medan Sehat agar terintegrasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional BPJS. Soalnya, jaminan kesehatan masyarakat miskin yang dicover oleh BPJS hanya program Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (Jamkesmas) melalui dana APBN Kementerian Kesehatan RI. Sedangkan JPKMS Pemko Medan dan Jamkesda Pemprovsu tidak masuk dalam BPJS.

    “Kami mendorong Pemko dan Pemprovsu menganggarkan dananya pada P-APBD mendatang, agar semua rakyat miskin terlayani kesehatannya,” ucap Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi ketika memimpin Fraksinya melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Divre I Sumut, Kamis (30/1/2014) di Jalan Karya Medan.

    Herri didampingi Denni Ilham Panggabean SH, Parlindungan Sipahutar SH MH, Ir H M Faisal Nasution dan Staf Fraksi Arifin. Mereka diterima Kepala Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Divre I Sumut Rita Masita Ridwan, Manajemen Pelayanan Kesehatan dr Jhony Anwar Tanjung dan sejumlah staf.

    Rita mengatakan, yang tercover dalam BPJS adalah eks peserta Askes, Jamsostek, Jamkesmas dan peserta mandiri. Untuk peserta Jamkesmas, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 19 triliun untuk 86 juta jiwa warga kurang mampu se Indonesia. Sedangkan peserta mandiri melakukan pembayaran setiap bulan berdasarkan kelas yang diinginkan. Paling rendah adalah kelas III Rp 25.500 per bulan.

    Cakupan pelayanan kesehatan BPJS ditanggung sampai sembuh, pelayanan dimulai dari tingkat Puskesmas (pelayanan dasar) sampai tingkat lanjutan di rumah sakit. Pasien dari kelas I sampai III bisa menggunakan alat-alat medis yang canggih seperti alat pemacu jantung, kemoterapi sampai menggunakan alat cuci darah. BPJS juga melayani pelayanan non medis seperti akomodasi mobil ambulance.

    BPJS menurut Rita melayani rawat jalan dan rawat inap yang diawali di Puskesmas, kalau penyakit serius barulah dirujuk ke rumah sakit provider (rujukan). Rumah sakit yang tidak termasuk provider atau yang tidak melakukan kerjasama dengan BPJS wajib menangani peserta BPJS yang gawat darurat. Tapi pihak BPJS menunggu ada Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Walikota/Bupati (Perwal/Perbub) agar kebijakan tersebut memiliki payung hukum.
    Ditanya apakah warga miskin yang tidak tercover Jamkesmas bisa dilayani di BPJS secara gratis, Rita menjawab, Pemda harus membuat anggaran untuk JPKMS atau Jamkesda agar masuk ke BPJS. Di luar Jamkesmas warga harus mendaftar dulu secara mandiri dengan melampirkan foto kopi KTP, KK, fasfoto, akte kelahiran bagi anak-anak dan mengisi formulir.

    Faisal berharap kepada BPJS agar melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang BPJS dan tata cara pendaftaran. Karena masyarakat menengah ke bawah banyak yang belum faham, perlu kerjasama Dinkes dan BPJS untuk menjangkau masyarakat sampai ke tingkat RT/RW.

    Herri berharap kepada rumah sakit yang tidak termasuk provider BPJS agar menerima penanganan pasien BPJS untuk berobat. Karena keberadaan BPJS merupakan amanah Presiden, jika ada yang tidak melayaninya, Pemko atau Pemprovsu agar mencabut izin rumah sakit tersebut. “Perusahaan saja menyisihkan keuntungannya untuk UMKM dan warga kurang mampu,” jelas Herri. (A14/h)






    T#gs
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments