Jumat, 02 Okt 2020

DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tanjungbalai TA 2019

Wali Kota Diminta Tempatkan Pejabat Sesuai Disiplin Ilmunya

Sabtu, 15 Agustus 2020 16:53 WIB
ISTIMEWA

Ilustrasi 

Tanjungbalai (SIB)
Rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Realisasi APBD Tanjungbalai TA2019 dilaksanakan Kamis (12/8). Ranperda itu mendapat persetujuan seluruh fraksi DPRD.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai T Eswin dan dihadiri Wali Kota M Syahrial, anggota DPRD dan sejumlah pimpinan OPD Pemko Tanjungbalai, beragendakan pendapat akhir fraksi-fraksi.

Seluruh fraksi DPRD di antaranya Fraksi PDIP, Golkar, PKB dan lainnya menerima Ranperda Pertanggungjawaban Realisasi APBD Tanjungbalai TA2019 menjadi Perda, dengan menyampaikan saran dan tanggapan.

Fraksi PDIP menyampaikan enam poin penting dalam pendapat akhir fraksi. Keenam poin tersebut, di antaranya meminta Pemko Tanjungbalai agar meningkatkan PAD melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Lingkungan Hidup.

"Dinas Perizinan dan Dinas Lingkungan Hidup kami minta supaya melakukan pendataan terhadap perusahaan, di antaranya perusahaan hasil laut, perhotelan, hiburan malam, galian C dan sarang walet. Tujuannya untuk meningkatkan PAD. Maka dari itu wali kota harus menerbitkan Perwal sebagai payung hukum terkait pelaksanaannya," tegas Ketua Fraksi PDIP Eriston Sihaloho saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya.

PDIP juga menyarankan agar Pemko Tanjungbalai berusaha meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor jasa restribusi parkir, restoran dan rumah makan. “Meminta wali kota selektif menempatkan ASN yang menduduki jabatan strategis. ASN yang menduduki jabatan Kadis, Kabag dan jabatan lainnya haruslah sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya. Sehingga realisasi program kegiatan dapat berlangsung maksimal dan muaranya akan meningkatkan penerimaan PAD serta meningkatnya pelayanan di masyarakat," kata Eriston.

Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, pengelolaan water front city yang telah ditata menggunakan APBD Tanjungbalai, hendaknya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kontribusi penerimaan PAD Tanjungbalai.

"Fraksi PDIP menerima dan menyetujui Ranperda ini menjadi Perda. Harapan kami masukan fraksi PDIP dapat jadi perhatian untuk ditindaklanjuti Pemko Tanjungbalai," kata Eriston mengakhiri penyampaian pendapat akhir Fraksi PDIP. (A08/c)

T#gs APBD Tanjungbalai TA 2019DPRDRanperdaTempatkan Pejabat Sesuai Disiplin Ilmunya
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments