Kamis, 18 Jul 2019
  • Home
  • Marsipature Hutanabe
  • Usut Dugaan Penyelewengan DBH PBB Labusel Rp 1,9 Miliar Anggota DPRD dan APPAN Apresiasi Poldasu

Usut Dugaan Penyelewengan DBH PBB Labusel Rp 1,9 Miliar Anggota DPRD dan APPAN Apresiasi Poldasu

admin Kamis, 16 Mei 2019 13:47 WIB
Kotapinang (SIB) -Anggota DPRD dan Aliansi Pemuda Pemantau Asset Negara (APPAN) Kotapinang mengapresiasi Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mendalami penyidikan kasus penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labusel Tahun 2013-2015 senilai Rp 1,9 miliar yang diduga melibatkan oknum kepala daerah.

Hal ini diungkapkan anggota Fraksi Partai Hanura bersama Fraksi Partai Golkar DPRD Labusel M Aris dan M Romadhon Nasution SH didampingi anggota APPAN Kotapinang Fahri Sandra kepada SIB, Sabtu (11/5) di Aek Batu Torgamba, terkait tindakan penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Poldasu mendalami kasus dugaan penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diduga melibatkan Bupati Labuhanbatu Selatan.

M Aris mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya yang dilakukan pihak penyidik Poldasu dalam menegakkan hukum terhadap dugaan kasus penyelewengan DBH PBB Kabupaten Labusel Tahun 2013-2015 senilai Rp 1,9 miliar. "Kalau cukup bukti, sebaiknya segera ajukan ke penuntutan sampai putusan pengadilan. Kasus yang sudah berproses bertahun-tahun itu harus ada kejelasan dan jangan malah diperlama-lama Poldasu," ujar M Aris.

Pihaknya berharap proses hukum yang sedang didalami penyidik Subdit III Tipikor Diteskrimsus Poldasu dapat segera terang benderang. "Masyarakat juga masih menanti dan berkeyakinan dengan kinerja Poldasu dalam menegakkan hukum. Apalagi kasus itu disebut-sebut melibatkan oknum Bupati Labusel," tambah M Aris.

Profesional dan Transparan
Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Labusel, H Zainal Harahap juga memberikan apresiasi terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan pihak penyidik Poldasu. Politisi senior PDIP ini juga berkeyakinan penyidik Poldasu lebih profesional dan transparan dalam mengungkap tindak pidana penyelewengan DBH PBB yang dilakukan oknum pejabat Bupati Labusel.

"Apalagi kasus ini menyangkut dana DBH PBB mulai tahun 2013 hingga 2015. Persoalan hukum ini harus segera dituntaskan, mengingat kasus ini ibarat "bara" kecil dalam sekam yang selama ini kerap menimbulkan saling curiga di tengah-tengah masyarakat Labusel khusunya," sebutnya.

Dia mengimbau profesionalisme dan transparansi kinerja Poldasu memeriksa dan mendalami dugaan penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diduga dilakukan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Wildan Aswan Tanjung.

Sebelumnya, Dir Ditreskrimsus Poldasu Kombes Pol Rony Santama mengatakan, proses hukum kasus dugaan penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labusel Tahun 2013-2015 senilai Rp 1,9 miliar, Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung diperiksa masih sebagai saksi dan tidak tertutup kemungkinan statusnya naik jadi tersangka. "Penetapan tersangka akan diputuskan dalam gelar perkara yang akan dilakukan penyidik dalam waktu dekat, setelah peyidik meminta keterangan dari saksi ahli," ungkap Rony kepada wartawan, Rabu (1/5) lalu. (L05/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments