Selasa, 22 Okt 2019

Tim Kemenkum HAM Sumut dan DPRD P Siantar Bahas Ranperda PKL dan Ikon Cagar Budaya

Rabu, 27 Juli 2016 22:10 WIB
Pematangsiantar (SIB)- Tim Kanwil Kemenkum HAM Sumut bersama instansi terkait dan 8 camat mengadakan rapat di ruangan rapat gabungan komisi dipimpin Ketua Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Pematangsiantar, Selasa (26/7). Rapat tersebut untuk mendengar masukan guna penyusunan materi draf 2 Ranperda inisiatif PKL dan ikon cagar budaya.

Sebanyak 6 orang Tim Kanwil Kemenkum HAM Sumut dipimpin Rudi Pakpahan SH MHum mendengar penjelasan 8 camat se-kota Pematangsiantar menyangkut potensi PKL dan situs cagar budaya di daerahnya masing-masing.

Kemudian paparan data situs cagar budaya diuraikan Kadis Budpar dan Olahraga. Dra Fatimah Siregar serta Sekretaris Disperindag, Sihombing menyangkut potensi dan pembinaan yang dilakukan terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di kota Adipura tersebut.

Secara berurutan, Camat Siantar Utara, Drs Junedi Sitanggang, Camat Siantar Barat, Herianto S, Camat Siantar Timur, Mangapul Sitanggang, Camat Siantar Sitalasari, Saragih, Camat Siantar Selatan, Hutajulu SH, Camat Siantar Marihat, J Sihombing, Camat Siantar Martoba, Rapidin Saragih SH dan Camat Siantar Marimbun Sembiring melaporkan kondisi PKL di wilayahnya.

Pada rapat tersebut, Kadis Budpar dan Olahraga Dra Fatimah Siregar memaparkan, usia 50 tahun ke atas benda dan bangunan bersejarah termasuk kategori cagar budaya.

Sehingga berdasarkan undang-undang yang dipedomani Kadis Budpar dan Olahraga, ada 19 benda/ bangunan bersejarah dicatat pihaknya. Spontan nuansa rapat hangat membicarakan apakah benda atau bangunan bersejarah lainnya termasuk bangunan GOR, gedung SMP Negeri 1, gereja HKBP Kampung Kristen dan lain-lain.

Ketua Tim Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Utara, Rudi Pakpahan SH,MHum menjelaskan panduan soal kualifikasi kategori cagar budaya tercantum di UU Nomor 11 tahun 2010.

Rudi Pakpahan mengatakan kepada SIB, pihaknya selama tiga hari berada di kota Pematangsiantar untuk mendapatkan gambaran di setiap kecamatan potensi PKL termasuk mencatat benda-benda dan bangunan bersejarah kategori cagar budaya.

Hasil kerja dan riset di lokasi jadi materi menyusun naskah akademik, pertemuan lanjutan dengan tokoh masyarakat, LSM masih akan dilakukan. Kemudian hasil dengar pendapat  sebagai masukan menyusun draf 2 Ranperda inisiatif PKL dan ikon cagar budaya kota Pematangsiantar bersama seluruh anggota BPP (Badan Pembuat Perda) DPRD Pematangsiatar. (C01/d)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments