Rabu, 13 Nov 2019

Tim Banggar DPRD Humbahas Kunker ke DPRD P Siantar

admin Kamis, 13 Juni 2019 12:06 WIB
SIB/ Harryson Manurung
PLAKAT : Kennedy Parapat bersama Eliakim Simanjuntak (kanan) anggota DPRD Pematangsiantar menyerahkan plakat diterima Moratua Gajah mewakili Tim Banggar DPRD Humbang Hasundutan di ruangan Ragakom DPRD, Rabu (12/6) seusai mendengar paparan dalam kunker ke kota Adipura tersebut.
Pematangsiantar (SIB) -Tim Banggar (Badan Anggaran) DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) dipimpin Moratua Gajah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Pematangsiantar, disambut Kennedy Parapat SE dan Eliakim Simanjuntak SE anggota Komisi II DPRD di ruangan Ragakom, Rabu (12/6).

Dalam pertemuan itu, Moratua Gajah menjelaskan maksud dan tujuan kunker mereka untuk mencari tahu, apakah ada perbedaan penjabaran APBD 2019 di lembaga DPRD Pematangsiantar dengan eksekutif (Pemko). Masalah perbedaan penjabaran APBD kini dialami DPRD dengan Pemkab Humbahas.

Dipaparkan, perbedaan penjabaran ABPD menyangkut pencairan anggaran diterima pihak ketiga, sehingga temuan pihak otoritas pemeriksa keuangan. Kemudian, apakah permasalahan serupa pernah dialami DPRD Pematangsiantar, kata Moratua Gajah.

Menyikapi pertanyaan tersebut, Kennedy Parapat mengatakan tidak pernah dialami DPRD setempat. Dia memberi solusi, agar lembaga DPRD tetap koordinasi dengan Pemkab Humbahas, menerbitkan Perda (peraturan daerah) dan ditindaklanjuti Bupati menerbitkan Perbup (peraturan bupati) mengatur tata cara pencairan anggaran dari APBD.

Tim Banggar DPRD Humbahas terdiri Moratua Gajah, Ir Jonter Purba, B Tumanggor, Mutiha Hasugian, Martine Purba SE, Timbul Tinambunan, Ramses Lumban Gaol, Pukka Lumbantoruan dan David Mahulae serius mendengar paparan Kennedy Parapat dan Eliakim Simanjuntak, soal ragam potensi pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD (pendapatan asli daerah).

Kennedy menguraikan, APBD 2019 Pematangsiantar sebesar Rp 1,4 triliun jumlah penduduk 262 ribu, orang sementara Moratua Gajah menjelaskan APBD Humbahas sebesar Rp 1,7 triliun jumlah penduduk 200 ribu orang.

Menurut Kennedy, hubungan lembaga DPRD dan Wali Kota Pematangsiantar masih dinamis, tetap koordinatif menjalankan roda pemerintahan. Dipaparkan impelementasi TPP (tunjangan perbaikan penghasilan) ASN (aparatur sipil negara), eselon II Rp 8 juta, eselon III dan Rp 4,5 juta dan eselon IV Rp 2,5 juta.

Seusai pertemuan, Kennedy Parapat dan Eliakim Simanjuntak menyerahkan plakat diterima Moratua Gajah dan diakhiri dengan bersalaman s.(S02/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments