Jumat, 21 Feb 2020

Tidak Korum, R-APBD 2020 Labusel Gagal Disahkan Tepat Waktu

Bupati dan Anggota DPRD Terancam Tak Gajian 6 Bulan
redaksi Senin, 02 Desember 2019 19:09 WIB
nusabali.com
Ilustrasi
Kotapinang (SIB)
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran (TA) 2020 gagal disahkan tepat waktu.

Pasalnya, jumlah anggota DPRD yang hadir pada paripurna yang digelar, Sabtu (30/11) malam, tidak mencapai batas minimum (korum), yakni 2/3 dari jumlah keseluruhan anggota dewan yakni 35 orang. Padahal, batas waktu yang ditentukan pemerintah hingga 30 November 2019, sesuai Permendagri No 33 tahun 2019 tentang Penyusunan APBD 2020 dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Informasi yang dihimpun SIB, sesuai jadwal harusnya paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi atas R-APBD 2020 dilanjutkan dengan pengesahan Ranperda APBD 2020,pukul 20.00 WIB. Namun, paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, hanya dihadiri Wakil Ketua DPRD, Syahdian Purba dan 11 anggota dewan lainnya.

Hingga empat jam menunggu atau Minggu (1/12), pukul 00.00 WIB, jumlah anggota dewan yang hadir belum juga memenuhi korum. Sehingga Ketua DPRD, Eddy, akhirnya menskors paripurna yang dihadiri Wakil Bupati, Kholil Jufri Harahap, dan perwakilan unsur Muspida hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Sehari sebelumnya, Jumat (29/11), kondisi serupa juga terjadi. Agenda sidang batal dilaksanakan, karena hingga dini hari anggota dewan yang hadir hanya 13 orang.

"Benar, tadi malam pengesahan gagal dilaksanakan. Langkah selanjutnya, kemungkinan pimpinan DPRD akan mengundang Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD untuk rapat konsultasi," kata Sekretaris DPRD Labusel, Ismail Sawito ketika dikonfirmasi.
Sementara itu, anggota DPRD Labusel, Haji Edimin alias Asiong yang dikonfirmasi mengatakan, siap menerima sanksi atas tidak disahkannya APBD 2020 tepat waktu. Menurutnya, RAPBD 2020 harus benar-benar dibahas, sehingga apa yang dialokasikan dalam setiap mata anggaran mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya.

"Kalau melihat tahapannya bukan anggota dewan yang menerina sanksi tidak menerima gaji selama enam bulan, tapi kepala daerah. Karena DPRD sudah menjalankan tugas melakukan pembahasan dan merampungkan seluruh prosesnya," katanya.
Terpisah, Kabag Humas dan Keprotokolan Setdakab Labusel, M Irsan mengatakan, belum ada keputusan langkah yang akan dilakukan. Menurutnya, dalam waktu dekat Pemkab akan segera konsultasi ke Pemprov Sumut dan Kementerian Dalam Negeri terkait langkah yang harus dilakukan.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan tenggang waktu pengesahan APBD 2020 pada 30 November 2019. Aturan batas waktu pengesahan APBD 2020 itu tertuang dalam Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD 2020 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam peraturan itu juga ditegaskan, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Ranperda APBD sebelum dimulainya tahun anggaran, maka dikenakan sanksi administrasi, berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sanksi tersebut yakni tidak diberikan gaji selama enam bulan berturut-turut terhadap anggota DPRD atau kepala daerah. (L06/c)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments