Minggu, 15 Des 2019
  • Home
  • Marsipature Hutanabe
  • Tandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan, Pemko Tebingtinggi Jamin Biaya Kesehatan 28.732 Warga Kurang Mampu

Tandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan, Pemko Tebingtinggi Jamin Biaya Kesehatan 28.732 Warga Kurang Mampu

Sabtu, 08 Februari 2014 13:54 WIB
SIB/Humala Siagian
SERAHKAN : Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM disaksikan Anggota DPRD Ir Pahala Sitorus MM serahkan MoU yang ditandatagani ke Pincab BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam dr Heni Riswati di Gedung Sawiyah, Kamis (6/2)
Tebingtinggi (SIB)- Sebanyak 28.732 jiwa masyarakat kurang mampu di Tebingtinggi biaya kesehatannya dijamin Pemeritah Kota (Pemko) Tebingtinggi. Hal tersebut ditandai dengan penanda tanganan MoU antara Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dengan Pimpinan cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Lubuk Pakam dr Heni Riswati di Gedung Sawiyah, Kamis (6/2).  

Acara penandatangan MoU Pemko Tebingtinggi dan BPJS Kesehatan dihadiri Kajari Tebingtinggi Fajar Rudi Manurung SH MH, Kapolres Tebingtinggi AKBP Enggar Pareanom, anggota DPRD Ir Pahala Sitorus, SKPD, camat dan lurah se-Kota Tebingtinggi.

Umar mengatakan, setelah MoU antara BPJS Kesehatan dan Pemko Tebingtinggi ditandatangani maka masyarakat Tebingtinggi yang sudah terdaftar jika sakit sudah bisa menggunakan BPJS untuk berobat. Ia menghimbau kepada pihak BPJS agar secepatnya mengeluarkan kartu BPJS yang sudah didaftarkan.

“Saat ini jumlah masyarakat yang kita daftarkan masih 28.732 jiwa dari total 40.000 jiwa, sekitar 11.286 jiwa masih kita data nama, alamat dan NIK,” ujar Umar sembari mengatakan bahwa pendaftaran ke BPJS yang digunakan Pemko Tebingtinggi adalah sistim terbuka, sehingga dimungkinkan bertambah atau berkurang.

Adapun alasan Pemko membuat sistem terbuka, karena pembayaran Premi BPJS adalah sistem hangus, “sangatlah sia-sia APBD kita jika kita daftarkan 40.000 jiwa, namun yang sakit setiap tahunnya rata-rata 20.000 jiwa, akan tetapi dengan sistem terbuka yang kita sepakati dengan BPJS tidak tertutup kemungkinan angka 28.732 jiwa bisa bertambah dan berkurang, untuk perubahan itu kita selalu welcome,” jelas Umar.

Pada kesempatan itu Umar juga menghimbau bagi pengusaha yang ada di Tebingtinggi yang karyawannya warga Tebingtinggi agar mendaftarkannya ke BPJS, begitu juga dengan masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke atas agar mengikuti program BPJS Mandiri.

Kepala BPJS Kesehatan Lubuk Pakam dr Heni Riswati dalam sambutannya menyambut baik langkah dan kebijakan Wali Kota Tebingtinggi dalam melindungi masyarakatnya terutama masyarakat yang berekonomi lemah.

“Program BPJS daerah bukan satu kewajiban daerah untuk mengikutinnya yang wajib itu adalah peserta Jamkesmas,  Askes, TNI/POLRI JPK Jamsostek, langkah ini kita apresiasi sebab wali kota menyatakan kesanggupannya berintegrasi ke BPJS,” ujar Heni.

Diakui Henni, BPJS Kesehatan berbeda dengan Askes Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Umum (PJKMU) perbedaannya PJKMU satu tahun jika dihitung dananya sisa bisa dikembalikan, sedangkan BPJS Kesehatan saat ini jika dananya lebih hangus.

Namun dibalik kelemahannya juga memiliki kelebihan yakni Portabilitasnya bisa digunakan di seluruh Indonesia sepanjang masih kawasan NKRI.

Usai acara, anggota DPRD Tebingtinggi Ir Pahala Sitorus MM kepada SIB mengatakan selaku anggota DPRD dirinya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Tebingtinggi atas penandatangan MoU Pemko dengan BPJS Kesehatan.

“Dengan ditandatanganinya MoU tersebut berarti 28.732 jiwa orang rakyat Tebingtinggi yang tergolong kurang mampu tidak lagi risau akan biaya perobatannya jika jatuh sakit, ini adalah salah satu kebijakan Pemko yang patut kita apresiasi bersama, sebab belum tentu daerah lain juga melakukan demikian,” ujar Pahala (C20/x)



T#gs BPJS
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments