Jumat, 22 Nov 2019

Surati Menhut, Pemkab Labura Dinilai Tidak Memahami Program HTR Mandiri

* Pemkab : Hanya Minta Klarifikasi
admin Selasa, 13 Agustus 2019 22:40 WIB
SIB/Dok
SURAT : Surat yang dilayangkan Pemkab Labura atas nama Bupati Kharuddinsyah Sitorus ke Menhut RI tertanggal 22 Juli 2019 perihal tumpang tindih pencadangan HTR di Kabupaten Labura yang dikelola oleh Koperasi Tani Mandiri seluas 565 Ha di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Labura.
Tanjungbalai (SIB) -Menanggapi surat yang dilayangkan oleh Pemkab Labura ke Menteri Kehutanan (Menhut) RI terkait program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labura seluas 565 Hektar, Ketua Koperasi Tani Mandiri HM Wahyudi selaku pengelola HTR menilai bahwa Bupati Labura telah kebablasan menanggapi dan tidak memahami program HTR yang diberi izin oleh Menhut yaitu untuk melestarikan serta mengembalikan fungsi hutan yang saat ini dikuasai oleh oknum pengusaha menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Setelah membaca isi suratnya, Bupati Labura sepertinya kebablasan menanggapi program HTR yang diberi izin menteri kehutanan. Kita menilai surat itu adalah untuk menutupi aksi para pengusaha yang mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, dengan alasan bahwa telah terjadi tumpang tindih di kawasan HTR dengan lahan masyarakat. Sementara masyarakat tidak ada yang komplin," ucap Ketua Koperasi Tani Mandiri Wahyudi saat diwawancarai SIB, Minggu (11/8) menanggapi surat Pemkab Labura tersebut.

Menurut Wahyudi, alibi tumpang tindih lahan masyarakat dengan kawasan HTR dinilai untuk melindungi oknum pengusaha yang selama ini menggarap kawasan hutan didaerah Labura. Karena pada kenyataannya, luas kawasan HTR tersebut lebih banyak dikuasai oleh pengusaha yang telah mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Sementara yang dikuasai masyarakat telah terakomodir didalam program HTR.

"Perlu kami sampaikan, setelah penandaan batas kawasan HTR yang dilakukan oleh BPSKL dan KPH III tertanggal 27 Juni s/d 1 Juli 2019 bahwa luas lahan HTR yang dikelola Koperasi Tani Mandiri di Labura seluas 565 Ha. Dari luas lahan itu, dikuasai para pengusaha 340 Ha menjadi perkebunan sawit. Sisanya yang dikuasai masyarakat dan telah diakomodir dalam program HTR," ucap Wahyudi.

Selain itu menurut Wahyudi bahwa Bupati Labura juga dinilai tidak memahami keberadaan izin menteri kehutanan untuk program HTR yang melingkupi seluruh wilayah, karena mempersoalkan kawasan HTR yang berada di Asahan dan Labura. Ditambah lagi saat ini juga beredar isu bahwa Koperasi Tani Mandiri tidak terdaftar di kementrian koperasi, padahal koperasi itu telah terdaftar dengan NIK 1208060010047.

"Intinya Bupati Labura tidak memahami keberadaan izin menteri yang melingkupi seluruh wilayah bukan membatasi wilayah. Dan alasan tumpang tindih yang kata mereka itu juga tidak sesuai di lapangan karena saat ini perkebunan sawit milik pengusaha yang berada dilahan HTR. Sementara saat ini masyarakat sudah terakomodir ikut program Koptan Mandiri, hanya tinggal para pengusaha a/n Juke, Akiat, Ahan saja yang tidak kita ikutkan berhubung mereka itu pengusaha," tegasnya.

Sebelumnya, Pemkab Labura dalam hal ini atas nama Bupati Kharuddinsyah Sitorus menyurati Menteri Kehutanan RI dengan Nomor 522/1196/Tapem/2019 tertanggal 22 Juli 2019 perihal tumpang tindih pencadangan HTR di Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labura.

Beberapa poin isi surat itu menerangkan, Koptan Mandiri Asahan tidak pernah terdaftar di Kabupaten Labura sebagai koperasi, dan Pemkab Labura tidak pernah menerbitkan surat usul perizinan HTR terhadap Koptan Mandiri Asahan, serta Batas antara Kabupaten Asahan dengan Labura sudah sampai pada kesepakatan dan pemancangan batas definitif pada tahun 2013 lalu.

Selain itu Pemkab Labura meminta agar meninjau ulang SK Menhut No. 163/Menhut-II/2008 tentang pencadangan area HTR seluas 1.540 hektar di Kabupaten Asahan dengan tujuan untuk menghindari perselisihan antara masyarakat atas kegiatan Koptan Mandiri di lapangan.

Sementara itu, Pemkab Labura melalui Kabag Tata Pemerintahan Biwaludin saat dikonfirmasi SIB melalui telepon selulernya mengatakan bahwa pihaknya menyurati Menhut RI adalah untuk meminta klarifikasi terkait program HTR di wilayah pemerintahannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bentrok antara kelompok masyarakat penggarap yang menguasai kawasan hutan tersebut.

"Kita bukan tidak memahami program HTR, apalagi untuk menutup-nutupi oknum pengusaha yang menguasai kawasan hutan tersebut. Pemkab Labura menyurati hanya meminta klarifikasi dari Menhut selaku pemberi izin HTR di wilayah Asahan dan Labura. Karena kita menerima laporan dari masyarakat dan dari jajaran pemerintah setempat bahwa kawasan HTR itu dikuasai masyarakat penggarap. Sehingga dikhawatirkan jika program HTR dilanjutkan dapat memicu benturan antara masyarakat dengan pengelola HTR tersebut," pungkasnya. (A09/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments