Jumat, 10 Apr 2020

Seratusan Warga Gelar Aksi Tolak Keberadaan Tambang di Desa Pandiangan Dairi

* Masyarakat Diimbau Tidak Jual Tanah pada Perusahaan
admin Jumat, 31 Mei 2019 11:04 WIB
SIB Tulus Tarihoran
TOLAK TAMBANG: Seratusan warga Desa Pandiangan Kecamatan Lae Parira Dairi menggelar aksi tolak tambang dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Terlihat para peserta mengangkat spanduk dan kertas yang bertuliskan penolakan tambang, Rabu (29/5) di Gupa Baru Desa Pandiangan Dairi.
Sidikalang (SIB) -Seratusan warga yang bergabung dalam organisasi perempuan (OP) Desa Pandiangan Kecamatan Lae Parira Dairi menggelar aksi "Rabu Diam" menolak keberadaan perusahaan tambang, Rabu (29/5) di Desa Pandiangan.

Sekaligus memperingati Hari Tambang, warga melakukan aksi dengan menggelar berbagai kegiatan seperti ibadah, menampilkan tor-tor Batak di depan kantor kepala desa, berjalan mengelilingi desa hingga ke Dusun Gupa Baru. Aksi juga dihadiri OP desa lain yang mengklaim terkena dampak tambang.

Ketua OP Desa Pandiangan sekaligus koordinator aksi Rainim boru Purba mengatakan, aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Silima Pungga-pungga, yang dampaknya bisa merugikan para petani yang berdomisili di sekitaran tambang emas itu. Perjuangan penolakan sudah terus dilakukan, meski tambang tersebut sudah mendapatkan izin dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, untuk berproduksi. Desa Pandiangan salah satu desa yang masuk daerah konsesi.

Tambang itu dinilai akan berdampak buruk kepada petani, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. "Kita lebih memilih bertani dari pada tambang tersebut, karena pertanian adalah nadi masyarakat sekitar tambang," ucap Rainim.

Dampak tambang itu sangat besar, rusaknya sumber air, pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit dan lainnya. Contohnya, rusaknya areal persawahan di Desa Lae Panginuman akibat tidak adanya sumber air karena kawasan hutan sudah gundul. Apalagi nanti ketika tambang itu beroperasi, sumber-sumber air akan habis dan bahkan bisa tercemar.

"Kita meminta kepada Presiden RI untuk memerintahkan Menteri ESDM mencabut izin tambang tersebut, yang akan berdampak buruk bagi kehidupan petani di beberapa desa dekat kawasan tambang," ucapnya.

Sementara itu, Ketua OP Desa Lae Panginuman Parulian boru Tambunan turut hadir untuk memberikan semangat kepada warga Desa Pandiangan, satu perjuangan menolak keberadaan tambang. Disebutkan, tambang yang akan beroperasi tidak untuk menghidupi warga sekitar yang mayoritas petani, melainkan hanya mencari keuntungan semata dan kelak sudah habis sumber daya alam itu, bakal ditinggalkan dalam keadaan rusak. Yang menderita adalah anak cucu warga yang berada di sekitar tambang.

"Kita tidak mau mewariskan kesengsaraan pada anak cucu kelak. Oleh karena itu kita berjuang terus, supaya izin tambang tersebut dicabut pemerintah," ucapnya.

Tohonan Sihombing dari Forum Masyarakat Pecinta Lingkungan Hidup (Format Petalihi) menambahkan, kegiatan itu untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah betapa menderitanya masyarakat nantinya setelah tambang itu dibuka. Menurutnya, tambang itu berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, lanjut Tohonan, warga setempat jangan mau menjual tanah kepada perusahaan tambang.

Menjual tanah hanyalah keuntungan sesaat, tetapi beberapa tahun ke depan, warga akan menjadi melarat. Artinya dengan tidak menjual tanah kepada pengusaha tambang menjadikan masyarakat tetap jadi tuan di tanah sendiri. Ia juga mengajak masyarakat supaya tidak mau diiming-imingi bekerja di perusahaan tambang tersebut.

Penolakan keberadaan tambang sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah, tetapi sampai saat ini masih belum ada tanda- tanda pencabutan izin tambang tersebut. "Kita tetap berjuang menyuarakan penolakan tambang tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Monika Siregar dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasi (YDPK) Parongil saat melakukan pendampingan masyarakat menolak tambang mengatakan, masyarakat antusias menolak tambang karena menilai keberadaan tambang akan berdampak buruk bahkan mengakibatkan kemiskinan dan lainnya. Selain YDPK, kegiatan itu juga turut dihadiri beberapa lembaga yakni Petrasa dan For Dairi.

Pantauan wartawan, para peserta aksi berjalan mengelilingi desa dengan membawa spanduk dan kertas bertuliskan penolakan tambang. Tambang bukan solusi bagi masyarakat yang terkena konsesi, tanah untuk bertani bukan untuk tambang, kami masyarakat tolak kehadiran PT DPM dan tulisan lainnya. Seratusan warga itu sambil berjalan menyerukan tolak tambang, tolak tambang, tolak tambang, pertanian yes. (K05/q)
T#gs Pemkab DairiDesa Pandiangan Dairi
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments