Senin, 17 Feb 2020

Sejumlah Kasus "Membeku," Penegakan Hukum di Kejari Gunungsitoli Dituding Melemah

*Jaksa: Semua Kasus Ditangani
Jumat, 14 Februari 2020 18:39 WIB
hariansib.com

Ilustrasi

Gunungsitoli (SIB)
Penanganan sejumlah kasus korupsi di Kejari Gunungsitoli jalan di tempat membuat rasa optimis masyarakat berubah menjadi pesimis dalam dua tahun terakhir. Hal itu disampaikan salah seorang penggiat LSM Kepulauan Nias, Sabarman Zalukhu kepada SIB, Rabu (5/2).

"Hingga kini memasuki TA 2020, belum ada satu pun kasus korupsi yang dituntaskan Kejari Gunungsitoli sejak dua tahun terakhir," kesal Sabarman yang juga Ketua LSM Gempita Kepulauan Nias.

Dijelaskan, kasus pengadaan bibit karet pada Dinas Pertanian Pemkab Nias tahun 2016 dengan Pagu Rp 2.040.000.000, BPKP menemukan kerugian negara sekitar Rp 580 juta. Dalam kasus ini Kejari kalah praperadilan. "Kejari telah mengeluarkan Sprindik baru guna penyelidikan kasus yang sama, namun kini tidak pernah lagi mencuat kasus itu," jelasnya sembari mengatakan, belum ada kepastian hukum sehingga masyarakat kecewa.

Kemudian penanganan kasus dugaan korupsi penbangunan sekolah luar biasa (SLB) di Nias Barat TA 2016 menelan dana Rp 2.081.642.174 mengalami nasib yang sama.

Meski tim jaksa sudah turun lapangan serta memiliki perkiraan kerugian negara, belum ada peningkatan status serta penetapan tersangka.

Terakhir, Sabarman meminta perhatian serius Kejari Gunungsitoli atas sejumlah laporan masyarakat tentang dugaan penyelewengan Dana Desa serta adanya informasi desa yang diduga fiktif di Wilayah Hukum Kejari Gunungsitoli. "Kita mendesak Kejari untuk segera menuntaskan beberapa kasus yang saat ini jadi perhatian publik. Kami meminta kejaksaan bekerja menunjukkan hasil penanganan kasus," tandasnya.

Sementara Kajari Gunungsitoli Futin Helena Laoli sebelumnya menjelaskan, semua kasus yang dilaporkan, termasuk bibit karet dan dana desa ditangani sesuai aturan berlaku, hanya jaksa meminta warga bersabar. Pihak kejaksaan juga mengakui adanya Sprindik baru pasca kalah Prapid.

Sementara soal bangunan gedung SLB di Nias Barat, Kasi Pidsus Kejari Fatizari Zai mengatakan segera akan memeriksa PPK dari Kementerian Pendidikan. (BR9/f)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments