Minggu, 20 Okt 2019

Ribuan Ha Sawah di Simalungun Alih Fungsi, Dibutuhkan Revisi RTRW

bantors Sabtu, 12 Oktober 2019 12:53 WIB
SIB/Hasudungan Siahaan
PEMUKIMAN: Lahan Sawah di Kelurahan Simarimbun Pematangsiantar menjadi pemukiman.
Simalungun (SIB) -Ribuan hektare (Ha) lahan sawah di Siantar Simalungun beralih fungsi, tidak lagi ditanami padi sejak beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa faktor berpengaruh sehingga perubahan status lahan terjadi.

Alih fungsi lahan tersebut menyebar di berbagai kecamatan baik di Pematangsiantar maupun di Simalungun. Dan, perubahan status lahan seiring dengan perkembangan dan perubahan waktu dengan beberapa faktor seperti rusaknya irigasi, kebutuhan lokasi pemukiman dan pendapatan petani dari hasil panen padi cenderung menurun.

Rusaknya irigasi menimbulkan masalah kebutuhan air tidak terpenuhi di masing masing petak persawahan sehingga petani tidak dapat mengikuti jadwal tertib pola tanam.

Pertumbuhan populasi penduduk mempunyai konsekwensi meningkatnya permintaan kebutuhan pemukiman terutama di sepanjang pinggiran jalan jalan stragis seperti jalur Pematangsiantar-Panei Tongah. Demikian juga jalur Pematangsiantar Parapat. Pematangsiantar Sidamanik dan Pematangsiantar Tanah Jawa Perdagangan.

Tingginya biaya produksi tanpa diimbangi naiknya harga padi memengaruhi gairah petani menekuni usaha tani tanam padi dan mencoba beralih tanam jagung, coklat bahkan tanaman keras lainnya seperti kelapa sawit dan karet.

Warga tani Nagori Manik Hataran Kecamatan Sidamanik E Gultom baru baru ini mengatakan, biaya produksi padi beberapa tahun terkhir cenderung naik karena upah pengelolaan lahan dan harga harga berbagai kebutuhan perawatan tanaman padi seperti pupuk, insektisida dan pestisida naik di pasaran.

Salah satu faktor penyebab naiknya biaya pengelolaan lahan sawah dikatakan disebabkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak traktor tangan. Tumbuhan gulma dan banyaknya hama pengganggu tanaman menjadi masalah ketergantungan pada pestisida dan insektisida semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan insentif ( pendapatan ) petani dari hasil tanaman padi relatif rendah.

Produktivitas tanaman padi diperkirakan 6 ton / Ha dengan nilai jual rata rata Rp 4.100/ Kg GKP ( Gabah Kering Panen ) maka pendapatan bruto petani 6.000 x 4.100 = Rp 24.600. 000 per musim tanam dalam kurun waktu per enam bulan. Sedangkan biaya produksi bisa mencapai Rp 16.000.000/ Ha termasuk biaya panen.

Namun, warga tani di Simalungun pada umumnya petani gurem artinya setiap keluarga tani lebih banyak mengusahai lahan sawah rata rata 0,5 Ha merupakan mata pencaharian pokok masing masing keluarga.

Sedangkan biaya produksi tanaman jagung dikatakan jauh lebih kecil karena dimungkinkan budidaya tanaman ini dengan sistim TOT ( Tanpa Olah Tanah ). " Kita cukup babat batang tanaman yang sudah dipanen dan langsung tanam ulang demikian juga pemupukan jauh lebih sedikit dibanding padi," tandasnya.

Secara terpisah, warga tani kelurahan Simarimbun Kota Pematangsiantar K Siboro mengeluhkan rusaknya irigasi sehingga lahan persawahan di daerah itu ditanami jagung. " Karena kebutuhan air tidak tersedia, lahan sawah di daerah ini terpaksa kami tanam jagung," katanya. Hal ini diakui Kepala Dinas Pertanian Siantar Ir Ali Akbar kepada wartawan, tidak dapat melakukan perbaikan irigasi karena posisinya lintas wilayah mengakibatkan lebih kurang 70 Ha lahan sawah alih fungsi. Untuk pembangunan saluran yang rusak sudah dikoordinasikan dengan pemerintah atasan di Provinsi Sumut.

Demikian juga Sekretaris Dinas Pertanian Simalungun Jenri Saragih, Kamis ( 10/ 10 ) mengakui terjadinya alih fungsi lahan sawah di Simalungun lebih kurang 12. 000 Ha selama 3 tahun terakhir dengan alasan rusaknya irigasi dan kebutuhan pemukiman.
Berdasarkan data disebutkan luas persawahan di Simalungun saat ini 31. 232 Ha dari sebelumnya tahun 2016 tercatat seluas 43. 253 Ha.

Untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional, tahun 2014 dikatakan pihaknya telah mengusulkan pencetakan lahan sawah baru di Kecamatan Purba tetapi belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

REVISI RTRW
Dilihat dari perubahan status dan azas manfaat lahan terutama di sekitar jalan jalan strategis dianggap perlu revisi RTRW ( Rencana Tata Ruang dan Wilayah ) guna memberi kemudahan bagi masing masing warga pemilik lahan mengembangkan aktivitas, kreativitas dan inovasi berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan kepemilikan, yang bersangkutan mempunyai kebebasan membangun dan mengembangkan usaha di atas tanah miliknya tetapi dalam pengurusan ijin usaha tersebut kemungkinan akan terbentur dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu dibutuhkan perhatian pemerintah lintas instansi membahas dan mengkaji revisi RTRW daerah setempat.

Kabid Fisik Bappeda Kabupaten Simalungun Rudi Saragih, Kamis ( 10/ 10 ) menjelaskan masa berlaku RTRW Kabupaten Simalungun 2011 2031 dan sejak diberlakukan belum pernah direvisi, lahan sawah masih tetap dipertahankan. Namun, perencanaan pembangunan ke depan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan akan diusulkan revisi RTRW Kabupaten Simalungun tentu pembahasannya melibatkan instansi terkait lainnya.

Perubahan status lahan persawahan di sisi kiri/kanan jalan jalan strategis, jelas akan mengurangi produksi gabah. Namun, perhatian dan kepedulian pemerintah pusat dianggap perlu melakukan survey lapangan pembukaan lahan sawah baru di Kabupaten Simaungun seperti di Kecamatan Purba, Kecamatan Dolok Panribuan, Kecamatan Girsang Sipanganbolon yang memiliki sumber air yang cukup mengairi lahan persawahan. (BR4/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments