Sabtu, 26 Sep 2020

Rekanan Penawar Harga Terendah Dikalahkan, Dinas PUPR Labusel Disanggah Banding

* Dinas PUPR Labusel Mengklaim Tender Telah Sesuai Perpres 16/ 2018 dan Permen PU 14/20
Rabu, 16 September 2020 20:42 WIB
Internet

Ilustrasi 

Medan (SIB)
Tender paket proyek pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) diprotes CV Busimor Engineering, karena dikalahkan tanpa alasan jelas meski sebagai penawar harga terendah, Rp 1.646.458.358,80. Sementara perusahaan yang dimenangkan adalah CV Dian Wira Putra (DWP) yang harga penawarannya Rp 1.986.072.848,09 atau mendekati nilai HPS Rp 1.999.999.980,00.

Sikap protes itu dilakukan rekanan yaitu CV Busimor Engineering (BE) melalui Sanggah Banding terhadap Dinas PUPR Labusel pada 10 September 2020 disertai penyerahan uang jaminan Rp 20 juta. Tembusan surat itu disampaikan kepada Kepala Kejati Sumut, Kapolda Sumut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Bupati Labusel, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumut, APIP dan Kuasa Hukum CV Busimor Engineering Rony Damanik SH & Rekan.

Direktur CV BE, Lusi Triana Sibuea didampingi Samuel Nahampun dan M Risky kepada wartawan di Medan, Minggu (13/9) menjelaskan, tender itu hanya diikuti dua peserta yaitu CV BE. Belakangan Pokja Tender Dinas PUPR Labusel tanggal 31 Agustus 2020 memenangkan CV DWP dan mengalahkan CV BE dengan alasan yang mengada-ada.

Menyikapi itu CV BE menyampaikan sanggahan, namun jawaban Pokja Dinas PUPR Labusel tertanggal 7 September 2020 dianggap tidak menjelaskan secara detail. Pihak Pokja juga dianggap aneh karena mengalahkan CV BE dengan alasan personil manajerial yang disampaikan (CV BE) tidak memenuhi syarat.

Lusi Triana juga menganggap Pokja telah melakukan post bidding yaitu mengalahkan CV BE dengan membuat persyaratan personil manajerial untuk posisi pelaksana yaitu SKTK Pelaksana Perpipaan Air Minum sesuai dokumen pemilihan no 043/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020. Padahal bidang Tata Lingkungan dengan sub klasifikasi SKTK Pelaksana Perpipaan Air Minum tidak ada dalam regulasi LPJK.

“Langkah Pokja bertentangan dengan Perpres No 16 /2018, Permen PUPR No 14/2020 dan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 yang melarang Pokja menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. Kalau Pokja bilang ada SKTK Pelaksana Perpipaan Air Minum, mohon tunjukkan kepada kami dan lembaga mana yang menerbitkannya? Kalau SKA untuk Ahli Teknik Air Minum memang ada yaitu Ahli Teknik Air Minum kode sub bidang 504 yang diterbitkan LPJK Nasional sesuai undang-undang,” timpal Samuel Nahampun.

Menurutnya, apabila Pokja bersikukuh pada pendapatnya sendiri, maka bisa dikategorikan sebagai upaya manipulasi dokumen dan bisa jadi bukti perbuatan pidana. Artinya CV DWP bisa dianggap menggunakan SKTK bodong.

Hal lain yang dipersoalkan CV BE adalah dalam lembar data pemilihan (LDP) yang dibuat Pokja disebutkan, untuk personil manajerial K3 adalah Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Kerja Konstruksi. Padahal di dokumen pemilihan di bagian IKP ada disebutkan, pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil hanya mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi.

M Rizky menambahkan, tindakan Pokja mengalahkan CV Busimor Engineering dengan harga penawaran Rp 1.646.458.358,80 dan memenangkan CV DWP yang harganya mendekati HPS itu patut dipertanyakan. Sesuai amanat Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 39 ayat 4, Permen PUPR No 14 Tahun 2020 pasal 50 ayat 1s/d ayat 5 mengamanatkan pemilihan peserta tender dengan harga terendah, demi efisiensi dan penghematan keuangan negara yang ditegaskan lagi dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penghematan Keuangan Negara.

“Kami menduga ada indikasi mark-up atau penggelembungan anggaran. Sebab dengan harga penawaran Rp 1,6 miliar saja kita CV Busimor sudah mendapatkan keuntungan. Pokja kami anggap terindikasi memaksakan diri memenangkan CV DWP dan mengabaikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa yang diatur di Perpres No 16/2018 dan melanggar UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian melanggar prinsip dan etika yang diatur dalam pakta integritas," kata Samuel.

Berdasarkan uraian tersebut, direktur CV BE meminta Pokja mengevaluasi ulang atau membatalkan tender itu. Pokja juga diminta menjawab sanggah banding CV BE secara detail berdasarkan teknis sesuai regulasi jasa konstruksi. “Apabila sanggah banding itu diabaikan, maka kami akan melakukan upaya hukum serta melaporkan kinerja Pokja ke LKPP dan instansi terkait perihal tindak pidana manipulasi data, agar dilakukan pencabutan sertifikat pengadaan barang/jasa,” Samuel.

Sudah Sesuai Aturan Berlaku
Sebelumnya, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Pemkab Labusel dalam surat jawaban atas sanggahan CV Busimor Engineering No 23/09/SGH/POKJAPIL "LS/2020 hanya menyatakan telah menyusun dokumen pemilihan berdasarkan Permen PU No 14/2020.

Pokja juga mengklaim semua aturan yang dipakai sudah sesuai peraturan yang berlaku, transparan, terbuka, akuntabel atau sesuai Perpres No 16/ 2018 dan Permen PU No 14/2020, dimana syarat-syarat yang harus disiapkan peserta, dapat diketahui dalam dokumen pemilihan.

“Dokumen penawaran yang disampaikan telah dievaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga. Sesuai dokumen pemilihan yang disyaratkan, sertifikat kompetensi kerja adalah sertifikat Ahli K3 Konstruksi. Sertifikat kompetensi kerja yang disampaikan adalah sertifikat K3 Konstruksi, maka personil manajerial yang disampaikan (CV BE) tidak sesuai yang dipersyaratkan di dokumen pemilihan. Kesimpulannya penawaran saudara adalah Tidak Lulus Evaluasi Teknis,” tulis Pokja dalam surat jawaban sanggahan CV Busimor. (R15/c)

T#gs Dinas PUPR LabuselDisanggah BandingRekanan Penawar Harga
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments