Kamis, 21 Feb 2019

Proses Diskriminasi, Buruh Perkebunan HTI PT PLP Unjuk Rasa di DPRD Labusel

admin Selasa, 12 Februari 2019 14:31 WIB
SIB/Rudi Afandi Simbolon
Unjukrasa: Seratusan buruh perkebunan HTI PT PLP berunjukrasa ke gedung DPRD Labusel, Senin (11/2).
Kotapinang (SIB) -Seratusan buruh perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Putra Lika Perkasa (PLP) Langgapayung berunjukrasa di depan kantor DPRD Labusel Jalinsum Kampung Bedagai Kotapinang, Senin (11/2).

Kedatangan buruh itu mendesak agar DPRD mempedulikan nasib buruh yang terus mendapat diskriminasi dari perusahaan itu.
"Sampai hari ini pelanggaran dan pengkebirian hak-hak buruh masih terus terjadi. Meskipun telah diadukan kepada pemerintah namun buruh tetap saja mendapat perlakuan yang tidak sesuai aturan di perkebunan itu," kata Irpan Nasution dalam orasinya.

Menurutnya, selama ini pihak perusahaan selalu saja terlambat dalam hal pemberian upah kepada buruh maupun karyawan perusahaan. Sehingga para buruh sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun sekolah anak.

"Kami meminta PT PLP agar membayarkan upah buruh tepat waktu, bayarkan gajian kecil, dan hentikan pembodohan terhadap hasil produksi buruh dengan menghitung hasil produksi secara transparan," katanya.

Selain itu kata dia, permasalahan yang dialami buruh cukup kompleks. Semua hak normatif yang tertuang dalam Undang-undang Tenaga Kerja tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.

"Yang sering kami hadapi yaitu diskriminasi, intimidasi dari perusahaan. Untuk itu, kami meminta Perda perlindungan buruh yang adil kepada DPRD Labusel," katanya.

Sayangnya aksi unjukrasa buruh perkebuhan HTI PT PLP tersebut tidak diterima oleh DPRD Labusel. ASN di gedung dewan itu mengaku anggota DPRD Labusel sedang melakukan Reses. Masa aksi akhirnya memilih membubarkan diri setelah lama berorasi di depan kantor DPRD Labusel. (F08/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments