Minggu, 17 Nov 2019

Polda Sumut Diminta Serius Usut Kasus Ilegal Minning di Madina

* Poldasu Masih Selidiki
Selasa, 11 Februari 2014 13:36 WIB
SIB/int
Ilustrasi
Panyabungan (SIB)- Ketua Umum DPP IMA Madina Ahmad Irwandi Nasution meminta Poldasu serius mengusut dugaan kasus ilegal mining di Kabupaten Madina dengan modus penerbitan perijinan, karena telah merugikan negara Rp 500 miliar/tahun. Permintaan itu disampaikan Nasution kepada SIB, Minggu (9/2).

“IMA Madina berharap Kapoldasu Irjen Pol Syarif Gunawan berani dan tegas mengungkap kasus ilegal mining di Madina dengan menjebloskan para pelaku yang telah merugikan negara Rp 500 M/tahun ke penjara,” ujar Irwandi dan mengaku telah mendapat surat balasan dari Poldasu nomor K/62/I/2014/Ditreskrimsus tertanggal 22 Januari 2014 ditandatangani Dirreskrimsus Kombs Dono Indarto Sik.

Menindaklanjuti surat  itu lanjutnya, IMA mendatangi Poldasu, Selasa (4/2) lalu untuk menyerahkan dokumen bukti-bukti keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Pemkab Madina sampai oknum direktur perusahaan yang diduga   terlibat ilegal mining.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan  salah satu perusahaan yang beroperasi di Madina ke Polda Sumut, lantaran diduga melakukan ilegal mining dengan cara “bermain” dalam penerbitan perijinan.

“Masih banyak lagi surat-surat perijinan tentang ilegal mining perusahaan tersebut. Pengaktifan kembali kegiatan operasi produksinya diduga sarat persekongkolan dan suap,” jelasnya seraya menambahkan perusahaan itu mengantongi ijin IUP Bauksit DMP yang pernah dibatalkan secara permanen karena diduga melakukan penambangan emas.

Poldasu Lakukan Penyelidikan
Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Poldasu AKBP Teguh Yuswardie ketika dihubungi melalui telepon selulernya Senin (10/2) menegaskan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Ia mengakui, pihaknya telah menerima laporan tertulis dari DPP IMA.

"Sedang kita lakukan penyelidikan terkait kasus tersebut, anggota akan segera kita kirimkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan," jelas Teguh.

 Teguh menambahkan, dalam laporannya, DPP IMA melaporkan adanya dugaan perbedaan lokasi  perusahaan. "Laporan terkait adanya dugaan perbedaan lokasi dari izinnya," jelas Teguh. (E9/A23/f)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments