Minggu, 18 Agu 2019

Rapat Koordinasi Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumut di P Siantar

Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas Ditingkatkan

admin Rabu, 14 Agustus 2019 16:51 WIB
SIB/Dok
FOTO BERSAMA: Peserta Rakor Pengawasan Ormas Kesbangpol kabupaten/kota se-Provinsi Sumut foto bersama, Selasa (13/8) di Hotel Horison Pematangsiantar.
Pematangsiantar (SIB) -Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) komit meningkatkan koordinasi bersama Kesbangpol kabupaten/kota dan unsur beberapa instansi lain dalam pengawasan Ormas di Sumut.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Koordinasi Pengawasan Ormas Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumut, Selasa (13/8) di Hotel Horison Pematangsiantar dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Sumut diwakili Sekretaris Parlin.

Didampingi Kabid Ketahanan Ekososbud dan Ormas Kesbangpol Provsu Malentina Ginting, Sekretaris Kesbangpol Provsu Parlin mengajak unsur kabupaten/kota saling bersinerji melakukan pengawasan dan memberdayakan Ormas agar lebih profesional dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Dalam Rakor dipaparkan beberapa materi di antaranya arah dan kebijakan penataan Ormas di Sumut, ruang lingkup pengawasan Ormas berdasarkan Permendagri No 56 tahun 2017.

Digelar juga forum grup discussion (FGD) yang diikuti berbagai unsur antara lain dari Kodam I/BB, Polda Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumut, Kanwil Kemenkumham RI, Kanwil Kemenag Sumut dan Kabinda Sumut.

Kesimpulan lainnya dalam Rakor itu yakni segenap kepala badan (Kaban) dan kepala kantor (Kakan) Kesbangpol Kabupaten/kota se-Sumut akan menganggarkan kegiatan pengawasan Ormas dan tim terpadu pengawasan Ormas kabupaten/kota se-Sumut di P.APBD 2019 dan APBD 2020.

Kaban dan Kakan Kesbangpol Kabupaten/kota se-Sumut, telah memahami mekanisme pengawasan Ormas, ruang lingkup pengawasan Ormas, pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana kepada Ormas. Membuat unit layanan pengaduan masyarakat terkait kegiatan dan aktivitas Ormas di kabupaten/kota paling lambat akhir bulan September 2019, menerima peta kerawanan Ormas dan membuat rencana aksi pengawasan Ormas 2020.

Sekretaris Kesbangpol Sumut Parlin memaparkan tujuan dari adanya Permendagri itu adalah untuk menjamin aktivitas Ormas berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan perundang-undangan. Selain itu peraturan ini juga bertujuan guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas, serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.

Dalam Pasal 3 Permendagri No 56 tahun 2017 itu disebutkan mekanisme pengawasan terhadap Ormas dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, menteri, gubernur, bupati dan wali kota.

Khusus pengawasan oleh masyarakat, dia merinci, dilakukan melalui laporan. Pengaduan disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai tingkatan dan domisili Ormas. Pengaduan itu dapat disampaikan secara tertulis ataupun tidak tertulis. Pengaduan secara tertulis difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah (Pemda). (rel/M12/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments