Kamis, 17 Okt 2019

Kadis Kominfo Humbahas :

Pengadaan Mobil Dinas di Sekretariat Kantor Bupati Humbahas Telah Sesuai Prosedur

admin Jumat, 28 Juni 2019 09:59 WIB
Ilustrasi
Humbahas (SIB) -Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mengatakan, pengadaan mobil dinas Bupati, Wakil Bupati dan mobil tamu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 di Kantor Sekretariat Daerah Humbahas telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Menurut dia, informasi yang menyebutkan pengadaan empat unit (1 unit mobil dinas bupati, 1 unit mobil dinas wakil bupati dan 2 unit mobil tamu) itu menyalahi aturan adalah tidak benar dan sangat perlu diluruskan agar tidak berkembang di tengah-tengah masyarakat.

"Kita bukan dalam hal menentang atau menyalahkan pihak-pihak terkait yang menyebutkan kalau pengadaan keempat mobil dinas itu tidak sesuai aturan. Namun kita juga perlu memberikan klarifikasi bahwa pengadaan mobil dinas itu telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Jadi bukan seperti yang dimuat di sejumlah media beberapa hari terakhir," kata Hotman ketika ditemui wartawan di kantornya, Kamis (27/6).

Hotman menjelaskan, prosedur atau tahapan yang dimaksud itu yakni mulai dari penyampaian Rancangan KUA-PPAS kepada DPRD, penetapan KUA-PPAS, penyampaian Rancangan APBD 2019 kepada DPRD, rapat paripurna pembahasan RAPBD, rapat gabungan komisi bersama eksekutif, pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, evaluasi RAPBD oleh Gubernur, hingga penetapan Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi.

Namun, kata dia, di tengah jalan, tepatnya pada rapat gabungan komisi pada 27 November 2018, pihak eksekutif meminta dokumen berupa RKA-SKPD dari masing-masing OPD. Saat itu sidang langsung diskor. Gabungan komisi melakukan pembahasan secara sepihak terhadap RKA-SKPD dimaksud dan merumuskan rasionalisasi anggaran dari beberapa OPD tanpa melakukan konfirmasi atau menerima penjelasan dari OPD selaku perumus program dan kegiatan yang diselaraskan dengan RKPD dan KUA-PPAS.

"Saat itu kita menunggu pembahasan selesai hingga larut malam. Namun pihak eksekutif yang dipimpin Sekdakab selaku Ketua TAPD tidak dapat memberikan tanggapan usulan rasionalisasi sepihak oleh gabungan komisi. Hingga pada akhirnya dalam pembacaan rekomendasi gabungan komisi dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD TA 2019 itu dilakukan rasionalisasi anggaran minimal 30 persen atau bahkan melakukan penghapusan atas beberapa kegiatan. Dan dialihkan ke beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak tertampung dalam RKPD atau KUA-PPAS. Termasuk penghapusan pengadaan mobil dinas itu," kata Hotman.

Menurut dia, penghapusan pengadaan mobil dinas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Humbahas merupakan kebijakan sepihak. Bukan itu saja, beberapa kegiatan di OPD juga dirasionalisasi minimal 30 persen, bahkan ada yang sampai 70 persen. "Namun kita tidak tinggal diam, setelah kita konsultasi dengan Pemprovsu saat evaluasi, mereka menyatakan usulan DPRD tidak harus sepenuhnya dipenuhi oleh pihak eksekutif dan tetap mengutamakan program kegiatan yang mendukung visi dan misi Pemkab Humbahas," ucapnya.

Atas pertimbangan itu, kata dia, Pemkab Humbahas tetap menganggarkan pengadaan mobil dinas tersebut. Dan hal itu dikuatkan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Wakil Bupati mendapatkan fasilitas kendaraan dinas berupa kendaraan dinas operasional (lapangan) dan kendaraan dinas jabatan.

"Kendaraan dinas jabatan bupati saat ini merupakan pengadaan TA 2010 dan keadaannya sudah tidak layak untuk mendukung tugas-tugas bupati. Sedangkan kendaraan dinas jabatan wakil bupati merupakan pengadaan TA 2005 dan keadaannya juga sudah tidak laik digunakan. Sehingga untuk mendukung tugas-tugas kedinasan bupati dan wakil bupati perlu dilakukan pengadaan mobil dinas jabatan," tambahnya.

Lebih lanjut mantan Kabag Humas Pemkab Humbahas ini menyebutkan, pada APBD TA 2016 lalu telah dianggarkan pengadaan kendaraan dinas lapangan dan kendaraan dinas jabatan untuk Bupati dan Wakil Bupati Humbahas. Namun kata dia, yang dilaksanakan hanya kendaraan dinas lapangan bupati dan wakil bupati, mengingat saat itu kendaraan dinas jabatan bupati/wakil bupati periode sebelumnya masih layak untuk digunakan sehingga dananya dialihkan kepada kegiatan yang lebih prioritas pada PAPBD TA 2016.

"Kurangnya kendaraan atau angkutan yang layak menjadi kendala Pemkab Humbahas dalam melayani tamu-tamu resmi. Seperti kita ketahui bersama beberapa tahun terakhir terlebih setelah Danau Toba menjadi kawasan strategis nasional, tamu-tamu kita dari tingkat kementerian sering berkunjung ke Humbahas. Bahkan Bapak Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali datang ke daerah ini. Untuk itu perlu juga dilakukan pengadaan mobil tamu yang benar-benar layak digunakan untuk digunakan melayani tamu-tamu resmi," tambahnya.

Dia menjelaskan, sebelum pengadaan mobil dinas itu dilakukan, Pemkab telah terlebih dahulu membuat keputusan bersama dengan legislatif atas Rancangan APBD TA 2019, tepatnya pada 28 November 2018. Keputusan ini selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara itu, kata dia, dilakukan penyempurnaan atas RAPBD TA 2019 dimaksud dan disampaikan kepada DPRD melalui surat nomor 3929/BPKPAD/RAN/IX/2018 tanggal 18 Desember 2018.

Selanjutnya pada 21 Desember 2018, dilaksanakan rapat kerja Banggar DPRD Humbahas bersama TAPD untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188,44/1525/KPTS/2018 tentang evaluasi Ranperda APBD dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbahas TA 2019 yang dihadiri 15 anggota dan pimpinan DPRD.

"Dalam rapat kerja tersebut Banggar DPRD menyetujui Ranperda APBD yang telah disempurnakan pihak eksekutif dan selanjutnya pada 28 Desember 2018 diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penyempurnaan Ranperda tentang APBD TA 2019 yang ditandatangani pimpinan DPRD. Jadi sekali lagi kami tegaskan penganggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp2,2 miliar itu telah sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku," pungkasnya. (BR8/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments