Minggu, 26 Mei 2019

Aksi Blokir Jalan Menuju Bendungan PLTMH Berlanjut

Pemkab Humbahas akan Fasilitasi Pertemuan Pemimpin Perusahaan dan Warga Desa Sosor Gotting

admin Kamis, 14 Februari 2019 12:43 WIB
SIB/Dok
TEMUI: Camat Baktiraja Astrid Manullang, Camat Doloksanggul Pardomuan Manullang, Kapolsek dan Danramil Doloksanggul serta perwakilan PLTMH PT Bakara Energi Lestari menemui warga Desa Sosor Gotting yang memblokir jalan menuju pembangunan bendungan PLTMH di hulu Sungai Aek Silang-Baktiraja, Rabu (13/2).
Humbahas (SIB) -Aksi belasan Masyarakat Desa Sosor Gotting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) memblokir (menutup) jalan menuju lokasi pembangunan bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) PT Bakara Energi Lestari (BEL) di hulu Sungai Aek Silang Baktiraja, berlanjut, Rabu (13/2).

Gerakan warga yang menuntut ganti rugi tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat ini kembali ditemui oleh Camat Doloksanggul Pardomuan Manullang, Camat Baktiraja Astrid Manullang, Kapolsek Doloksanggul, Danramil Doloksanggul dan dua Humas PLTMH PT BEL, Charlos Purba dan Brenggan Purba serta beberapa personil kepolisian dan TNI.

Kepada Camat Baktiraja dan rombongan, pengacara masyarakat Desa Sosor Gotting Matio Sitorus SH, mengatakan, setiap pembangunan PLTA atau perusahaan, pasti ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai ganti rugi, terlebih yang menyangkut dengan lahan-lahan masyarakat. Dalam hal ini kata dia, pemerintah setempat harus menjadi mediator.

"Tolong disampaikan informasi kepada bupati dan pihak-pihak terkait, kenapa ada terkesen pembiaran dari Pemkab Humbahas kepada masyarakat sampai terjadi begini. Kenapa tidak dari awal dibuat mediasi dengan stakeholder terkait sebelum dilakukan pembangunan. Dan seharusnya di awal itu harus dilakukan," kata Matio.

Lebih lanjut disampaikan, setelah ada sosialisasi itu, baru tahap selanjutnya dibahas dan dibicarakan yaitu mengenai berapa biaya ganti rugi material atas dampak dari pembangunan itu. Jika hal itu sudah clear baru dituangkan dalam surat perjanjian kesepakatan bersama antara perusahaan dan masyarakat dan selanjutnya dibayarkan kepada masyarakat.

"Kalau sudah jelas, berapa per meter, kan tinggal membayar. Jadi tinggal menghitung, si A, berapa tanahnya si B berapa tanahnya. Jadi tidak ada konflik di kemudian hari. Tapi ini katanya, dari awal, pembayaran ganti ruginya seperti main Rambo. Sepihak-sepihak, artinya jumpai si A, jumpai si B. Sebenarnya itu tidak boleh dan sudah melanggar. Artinya seolah-olah ada pembiayaan dari pemerintah setempat. Itu yang saya sayangkan sebenarnya. Dan hal ini nanti yang akan saya tanyakan langsung kepada bapak bupati, kenapa sampai terjadi konflik berkepanjangan antara masyarakat dan pengusaha," tukasnya.

Mendengar penjelasan itu, Camat Baktiraja mengaku tidak begitu mengetahui seluk-beluk pembangunan PLTMH tersebut. Termasuk mengenai sosialisasi ganti rugi tanah masyarakat. Sebab di awal pembangunan perusahaan pembangkit listrik itu dirinya belum menjabat sebagai camat di sana. "Mungkin perusahaan langsung yah ke masyarakat (sosialisasi ganti rugi tanah). Tapi saya tidak tahu persis. Karena begini, saya kan di sini baru menjabat selama 2 tahun," ucapnya.

Setelah masing-masing pihak menyampaikan pendapat dan tanggapannya, akhirnya disepakati, Pemkab Humbahas akan memfasilitasi pertemuan warga dengan pihak perusahaan pada Selasa (19/2) mendatang, untuk mendengar dan mencari solusi terkait persoalan ganti rugi tanah tersebut.

Sesudah mendengar kesepakatan itu, akhirnya masyarakat Sosor Gotting sepakat untuk membuka jalan dan membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan Camat Baktiraja dan rombongan.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Humbahas yang membidangi perijinan dan lingkungan hidup, Timbul Tinambunan mengaku sangat keberatan dengan sikap dari perusahaan yang kehadirannya merugikan kepada masyarakat luas dan melakukan pembangunan tanpa melalui prosedur-prosedur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itulah sebagai wakil rakyat melalui lembaga, secara resmi pihaknya akan menyurati dan memanggil pihak perusahaan, dinas terkait dan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat.

"Jelas saya sangat keberatan kepada pihak perusahaan apabila memang masyarakat dirugikan dengan pembangunan PLTMH itu. Saya sebagai perwakilan masyarakat akan mengkoreksi dan mengkaji ulang segala sesuatunya terkait pembangunan PLTMH tersebut," ucap mantan Ketua Komisi C DPRD Humbahas itu saat dimintai tanggapannya terkait aksi masyarakat Desa Sosor Gotting itu. (BR8/f)
T#gs Desa Sosor Gotting Doloksanggul PT BELPemkab Humbahas
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments