Sabtu, 25 Mei 2019

Hasil Diskusi Lintas Budaya, Agama dan Pemerintah di Moderamen GBKP

Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba Harus dengan Luar Biasa

admin Kamis, 16 Mei 2019 13:23 WIB
SIB/Theopilus Sinulaki
FOTO BERSAMA: Usai diskusi lintas Budaya, agama, dan intansi pemerintah menyikapi maraknya peredaran Narkoba saat ini di Kantor Moderamen GBKP, Rabu (19/5) dilakukan foto bersama.
Tanah Karo (SIB) -Permasalahan narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) merupakan kejahatan luar biasa. Sebab peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Karo cenderung terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda.

Karena itu, perlu kerja sama penanganan yang komprehensif secara bersama dalam bentuk kolaborasi baik dari institusi pemerintahan, TNI, Polri, tokoh agama hingga masyarakat dalam Penguatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di daerah tersebut.

Demikian beberapa kesimpulan dalam diskusi lintas Budaya, agama, dan intansi pemerintah menyikapi maraknya peredaran Narkoba saat ini, yang berdampak kepada muncul beberapa penyakit sosial masyarakat antara lain pencurian dan perjudian di Kantor Moderamen GBKP, Rabu (15/5).

Turut hadir Ketua Umum Moderamen GBKP Pdt Agustinus P Purba STh MA, Kepala BNN Karo AKBP Heppy Karo-karo, Kajari Karo Gloria Sinuhaji SH MH, Wakapolres Tanah Karo E Saragih, tokoh agama, tokoh dan moderator Sekretaris Umum Moderamen GBKP Pdt Rehpelita Ginting STh MMin.

Menurut Heppy Karo-karo, peredaran serta pengguna Narkoba di Kabupaten Karo menunjukkan indeks kenaikan tiap tahun. "Perbedaan harga Narkoba luar negeri dengan Indonesia, maka Indonesia menjadi pasar empuk dan jadi sasaran para mafia. Di Tanah Karo Rp1,5 juta per gram. Dampak dari Narkoba mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan kejahatan lain. Kinerja rendah dan tidak produktif. Dan saat ini peredaran Narkoba sudah makin canggih dan sulit dideteksi karena melalui jaringan sosial dan internet. Dan di Karo saja sudah terkena dampak Narkoba di 113 desa dan hanya 44 desa dinyatakan bersih," ungkapnya.

Karena itu katanya, BNN telah menyusun rencana aksi nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika. "Sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika Tahun 2018-2019 saat ini telah mulai," ungkapnya.

Hal tersebut yakni melakukan tindak pencegahan melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Dalam program tersebut, BNN menggandeng pemangku kepentingan lain seperti aparatur desa untuk bersama-sama mengawasi bahaya peredaran narkoba melalui satgas.

Demikian juga ada payung hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Karo agar Pemerintah Kabupaten Karo untuk segera menerbitkan Perda dalam rangka menunjang kinerja BNN Karo. Sebab Narkoba adalah kejahatan luar biasa, sehingga perlu penanganan yang luas biasa.

Wakapolres Tanah Karo Kompol E Saragih mengatakan pihaknya tetap komitmen memberantas Narkoba maupun penyakit masyarakat seperti judi. Pada tahun 2017 penanganan kasus Narkoba sebanyak 111 kasus dan 138 tersangka. Dengan perincian ganja sebanyak 14 kasus, sabu 97 kasus. Barang bukti yang disita untuk ganja 3.161,99 gram dan sabu 340,83 gram. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus Narkoba sebanyak 166 kasus dengan tersangka 214 orang. Dengan perincian untuk ganja 24 kasus. Sabu 142 kasus. Barang bukti yang disita ganja 303.707,67 gram dan 29 batang ganja. Sabu seberat 276,26 gram.

Kajari Karo Gloria Sinuhaji SH MH mengatakan, penanganan kasus Narkoba dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2017 sebanyak 600 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 800 kasus. "Kejari Karo tidak ada ampun bagi kasus Narkoba. Masalah Narkoba di Karo adalah masalah serius sehingga perlu sinergi untuk perang terhadap Narkoba. Karena peredaran Narkoba sudah melibatkan anak-anak. Perlu jadi perhatian supaya rumah mereka menjadi tempat nyaman," ungkapnya.

Anggota DPRD Karo Ferianta Purba SE mengatakan, Narkoba sudah terkena ke segala usia dan pekerjaan, begitu juga dengan judi menjadi satu lingkaran setan. "DPRD bisa mengajukan anggaran dana untuk test urine untuk ASN, DPRD dan tokoh masyarakat," ungkapnya.

Staf Ahli Bupati Karo Agustin Pandi, mewakil Bupati Karo Terkelin Brahmana SH mengatakan setuju tentang test urine dan sudah dilakukan. Sehingga perlu disampaikan kepada Kepala Desa bahwa dana desa bisa digunakan untuk kegiatan pencegahan narkoba, akan disurati lagi. "Kita sepakat pilihan desa untuk pilot project 5 desa di kecamatan yang bersih Narkoba. Dan data temuan Komisi HIV/Aids keterlibatan anak-anak dalam Narkoba dan seks supaya ditangani dengan serius," ungkapnya.

Budayawan Karo Malem Ukur Ginting mengatakan, kerinduan kita tentang Karo bersih dari judi dan Narkoba sudah sama, tentang tindakan kita perlu sama. "Lembaga Adat Karo sudah terbentuk Lakonta yang sudah terbentuk 141 desa, tetapi Lakonta bekerja tidak ada payung hukum. Budaya sudah tergerus. Pendekatan budaya sangat penting untuk kehidupan sosial. Menjawab masalah sosial dengan kearifan lokal. Dan kami melakukan pencegahan Narkoba perlu ada Perdes," ungkapnya.

Usai diskusi tersebut akan dirumuskan oleh tim baik jangka panjang, pendek dan menengah. Adapun kesimpulan acara tersebut di antaranya, setiap yang bisa dikerjakan setiap intansi supaya segera dikerjakan. Dibentuk tim untuk menyusun langkah kerja kongkrit dan tim perumus yang terdiri dari 10 orang. Masing-masing dari unsur tokoh agama, BNN Karo, Kejaksaan, pemerintah, Polres, TNI, anggota dewan untuk menindaklanjuti hasil diskusi tersebut. Pertemuan dilanjuti Senin (20/5) mendatang di Kantor Kejari Karo.

Ketua Umum Moderamen GBKP Pdt Agustinus Purba mengatakan, pihaknya komitmen memberantas peredaran narkoba di Tanah Karo, karena sebagai gereja, mempunyai tugas untuk menyelamatkan generasi bangsa.

"Ke depannya akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dengan bekerja sama berbagai komponen dan elemen masyarakat guna merumuskan P4GN di Kabupaten Karo," ungkapnya. (K01/BR2/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments