Selasa, 14 Jul 2020

Sidang Sengketa Pilkada Deli Serdang

Pasangan Azan Minta MK Beri Tindakan Hukum Kepada KPU Deli Serdang

Kamis, 16 Januari 2014 10:50 WIB
Lubuk Pakam (SIB)- Pasangan calon Azan nomor urut 1 H Ashari Tambunan dan H Zainuddin Mars, mengatakan persoalan hilangnya surat suara sah di 2 TPS masing-masing TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, telah menjadikan  Ketua KPU Deli Serdang berstatus tersangka. Dengan itu, MK diminta mengambil tindakan hukum untuk mengembalikan keadaan semula atau recovery atas hilangnya hak konstitusional pemohon yang timbul akibat kelalaian penyelenggara. 

Hal itu disampaikan melalui kuasa hukumnya IHZA & IHZA Law Firm, Agus Dwiwarsono SH MH pada sidang  Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah/wakil kepala daerah Deli Serdang 2013, yang digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan laporan KPU, Bawaslu dan Panwaslu atas putusan sela MK yang memerintahkan KPU melakukan penghitungan ulang, dengan majelis hakim, Prof Dr Arif Hidayat, Ahmad Fadil Sumadi serta Maria Farida, Rabu (15/1) sore di Jakarta. 

Demikian keterangan yang diperoleh SIB dari sekretaris pemenangan Azan, Khairullah Siregar SPdi melalui telepon selularnya usai mengikuti persidangan di gedung MK. Sebelumnya Ketua KPU Deli Serdang Drs Mohd Yusri MSi didampingi 4 komisioner lainnya serta Evi Novida Ginting dari KPU Sumut, kepada majelis hakim menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara seluruh TPS yang dilaksanakan 10-21 Desember 2013.

Ketua KPU Deli Serdang menjelaskan berbagai langkah dan teknis yang dilakukan KPU menindaklanjuti putusan sela MK yang memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang berjumlah 2.904 TPS. Namun 2 TPS masing-masing TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, tidak dilakukan penghitungan suara, karena di dalam kotak suara ketika hendak dilakukan penghitungan ulang tidak ditemukan kertas suara sah seluruh Paslon (pasangan calon).

Setelah KPU selesai menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan ulang, majelis hakim memberi kesempatan kepada pemohon (Cabup/Cawabup H Ashari Tambunan-H Zainuddin Mars) untuk menanggapi laporan KPU atas pelaksanaan penghitungan ulang.

Melalui kuasa hukumnya IHZA & IHZA Law Firm, Agus Dwiwarsono SH MH meminta agar MK mengabaikan hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan KPU Deli Serdang karena tidak memiliki unsur validitas sebagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan MK. Karenanya, MK diharapkan memutuskan agar penghitungan hasil perolehan suara masing-masing Paslon dikembalikan sebagaimana amar putusan sela dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya untuk menetapkan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 H Ashari Tambunan dan H Zainuddin Mars sebanyak 160.086 suara yang setara dengan 30.002%.

Setidaknya, demi memenuhi amar putusan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan MK RI Nomor 173-PHPU.D-XI-2013 Mahkamah dapat memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal sesegera mungkin.

Disebutkannya, jika Mahkamah menjadikan catatan atas perolehan suara masing-masing Paslon yang tercantum dalam formulir C-1 pada TPS 18 dan TPS 40 sebagai rujukan akhir yang paling valid untuk menjelaskan perolehan suara masing-masing Paslon secara langsung, bahwa Mahkamah  akan menyalahi putusannya sendiri dalam perkara a quo dimana perintah validasi melalui penghitungan surat suara ulang yang dikeluarkan Mahkamah pada dasarnya secara langsung juga mengabaikan form C-1 di seluruh TPS di Kabupaten Deli Serdang.

 Selain itu Kuasa Hukum Paslon nomor urut 1 juga menyebutkan jika Mahkamah menganggap 2 kotak suara di TPS 18 dan 40 dinilai tidak ada, maka akan menimbulkan persoalan hukum di antaranya Mahkamah membiarkan pelanggaran konstitusi sementara tugas Mahkamah sebagai guardian of constitution dimana ada pelanggaran konstitusi Mahkamah dilarang tinggal diam.

Pada persidangan mendengarkan laporan KPU atas pelaksanaan penghitungan ulang Pilkada Deli Serdang, Panwaslu Deli Serdang, Bawaslu Sumatera Utara begitu juga Bawaslu pusat dan KPU pusat tidak hadir, oleh karena itu MK akan meminta laporan tertulis dari masing-masing pihak. Akhirnya majelis hakim menyatakan akan melanjutkan persidangan dengan agenda putusan, sedang waktunya akan diberitahukan kepada semua pihak yang berkepentingan. (A26/f)

T#gs pilkada
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments