Kamis, 06 Agu 2020

PKPU Belum Direvisi, Pilkada P Siantar Tetap Digelar 2020

* KPUD Ajukan Anggaran Rp 21 Miliar
admin Sabtu, 08 Juni 2019 15:28 WIB
Ilustrasi
Pematangsiantar (SIB) -Berdasarkan lampiran surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor : 408/PP.01.3-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, Pematangsiantar masuk dalam daftar satuan kerja (Satker) pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 bersama 269 daerah lainnya.

Sebaliknya, melalui surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs Akmal Malik MSi tanggal 10 April 2019, yang dilayangkan kepada Gubernur Sumatera Utara menyatakan, pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar dilaksanakan tahun 2024.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik dan advokad Pematangsiantar, Sepriandison Saragih SH MM ketika diwawancarai SIB, Jumat (7/6) pagi mengatakan, pelaksanaan Pilkada di Kota Pematangsiantar tetap berlangsung tahun 2020, karena regulasi undang-undang nomor 10 tahun 2016, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada serentak tahun 2015 belum direvisi.

"Maka, sesuai aturan, untuk hak hak setiap kepala daerah yang belum habis masa jabatannya pada tahun 2020, maka hal itu akan dibayarkan secara keseluruhan sesuai masa jabatan yang tersisa," kata Sepriandison.

Mantan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar ini juga menjelaskan, terkait pelaksanaan Pemilihan umum bukanlah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Terpisah, Ketua KPUD Kota Pematangsiantar Daniel MD Sibarani SSi ketika dikonfirmasi SIB satu minggu lalu mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Wali Kota Pematangsiantar tanggal 24 April 2019 lalu, perihal penyusunan perencanaan penganggaran pemilihan tahun 2020 KPUD Kota Pematangsiantar tentang, penetapan dan pengajuan anggaran penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar. Namun hingga saat ini, surat yang dilayangkan KPUD Kota Pematangsiantar belum mendapat balasan.

Namun, berdasarkan pelaksanaan pleno, KPUD Kota Pematangsiantar menetapkan dan mengajukan anggaran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tahun 2020 kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar Rp 21 miliar.

Sebelumnya, Kabag Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar Junaedi Sitanggang SSTP mengatakan, balasan surat yang dilayangkan KPU Pematangsiantar kepada Wali Kota terkait penyusunan anggaran pemilihan kepala daerah masih menunggu surat dari Gubernur Sumatera Utara.

"Akan kita balas nanti, ini masih menunggu surat dari Gubernur, itu mekanismenya," ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menyurati Mendagri, mempertanyakan pelaksanaan Pilkada di Kota Pematangsiantar tidak menyalahi aturan.(S11/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments