Rabu, 11 Des 2019

Nota Jawaban Wali Kota P Siantar Diprotes 5 Anggota DPRD

redaksi Kamis, 14 November 2019 16:28 WIB
lagaligopos
Ilustrasi

Pematangsiantar (SIB)
Nota jawaban tertulis Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah diprotes lima anggota DPRD, sehingga rapat paripurna DPRD di gedung Harungguan dipimpin Timbul M Lingga SH, Rabu (13/11) pukul 14.30 WIB diskors dua kali, sekitar 62 menit. Wali kota Hefriansyah tidak dapat hadir sebab urusan dinas di Jakarta. Nota jawaban Wali Kota itu rencananya akan dibacakan Wakil Wali Kota Togar Sitorus.


Kelima anggota dewan yang protes yakni Netty Sianturi (Gerindra), Denny TH Siahaan SH dan Fery SP Sinamo SH MH (PDI-P), Tongam Pangaribuan SE MM dan Jani Apohan Saragih SH (NasDem). Wali Kota tandatangani nota jawaban tertulis, atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan dibacakan wakil wali kota, padahal Hefriansyah tidak hadir mengikuti rapat paripurna.

Hal itu sepertinya Wali Kota kurang memahami proses hukum administrasi tata negara.


Menyikapi protes kelima wakil rakyat tersebut, pimpinan rapat menskors sidang sampai dua kali, sekitar 62 menit untuk mencari solusi terbaik untuk melanjutkan sidang. Disepakati, lembaran terakhir nota jawaban tertulis ditandatangani Wali Kota Hefriansyah "disobek", diganti dan ditandatangani Wakil Wali Kota, Togar Sitorus.


Rapat paripurna dilanjutkan, Wakil Wali Kota Togar Sitorus membacakan nota jawaban wali kota setebal 42 lembar folio menyikapi pemandangan umum 7 fraksi-fraksi atas pengantar nota keuangan R-APBD 2020 belanja daerah Rp 833 miliar lebih dan pendapatan daerah Rp 831 miliar daerah.


Sederet jawaban wali kota menyangkut kelanjutan pembangunan Tugu Raja Sangnaualuh Damanik ditegaskan akan dilakukan kajian secara komprehensif, melibatkan stakeholder terkait.


Soal rencana kenaikan retribusi terhadap pedagang kios Pasar Hongkong Jalan Diponegoro, diisyaratkan akan dilakukan pengkajian ulang besaran tarif oleh PD PAUS.


Menyinggung rencana pelepasan lahan eks HGU PTPN III Bangun 573,41 hektare di Tanjung Pinggir, dijelaskan wali kota telah menyampaikan dokumen perencanaan kepada Gubernur Sumut sebagai wakil pemerintah pusat. Selanjutnya tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan.

Penjelasan terkesan mengambang, karena tahapan pelepasan seperti tidak ada diuraikan secara konkrit.


Nota jawaban wali kota atas pemandangan umum ketujuh fraksi-fraksi dijelaskan dan disikapi dengan jawaban seadanya. Konten nota jawaban setebal 42 lembar folio. Rapat paripurna DPRD diskors, dilanjutkan pembahasan R-APBD 2020 di tingkat rapat komisi-komisi dengan masing-masing mitra kerja OPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar.(S02/t)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments