Kamis, 21 Feb 2019

Masyarakat Dairi Datangi DPRDSU Serahkan Petisi Penolakan Tambang Timah PT DPM

admin Selasa, 12 Februari 2019 14:19 WIB
SIB/Firdaus Peranginangin
SERAHKAN BERKAS: Warga Dairi menyerahkan berkas dan petisi penolakan terhadap kehadiran PT DPM kepada Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, Senin (11/2).
Medan (SIB) -Masyarakat Dairi yang tergabung dalam Format Petalihi (Forum Masyarakat Pecinta Lingkungan Hidup) mendatangi DPRD Sumut, Senin (11/2) menyerahkan petisi penolakan kehadiran PT DPM (Dairi Prima Mineral) di Sopo Komil Desa Longkotan Dairi dan meminta Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) segera mencabut izin perusahaan tambang timah tersebut.

Rombongan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi tambang itu diterima Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, sekaligus menyerahkan petisi penolakan kehadiran PT DPM, karena aktivitas eksplorasi dan kegiatan tambang selama ini dilakukan di kawasan hutan, berkontribusi atas terjadinya kerusakan hutan, sehingga menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Silima Pungga-pungga.

Juru bicara Format Petalihi Dairi Monica menyebutkan, bencana banjir bandang dan longsor sebagai pertanda bahwa kawasan hutan sudah rusak. Akibatnya ribuan warga di sekitar lokasi bencana termasuk Kelurahan Parongil menjadi korban atas ketidak-tersediaan air, sebab sumber air di kawasan hutan kering-kerontang.

Berdasarkan peta wilayah konsesi tambang PT DPM, dua desa yang mengalami banjir bandang yaitu Longkotan dan Bongkaras merupakan pusat wilayah konsesi tambang PT DPM.

Karena itu, ujarnya, masyarakat di wilayah konsesi tambang minta Menteri ESDM mencabut izin produksi PT DPM, karena akan menjadi ancaman besar bagi kehidupan masyarakat di sekitar tambang.

Menanggapi petisi itu, Sutrisno Pangaribuan menegaskan, Komisi D akan menindaklanjuti persoalan yang dikeluhkan masyarakat Dairi dan dijadualkan sesegera mungkin rapat dengar pendapat dengan memanggil semua pihak terkait kegiatan PT DPM. "Kita rencanakan awal Maret dilakukan rapat dengar pendapat dengan PT DPM," ujar Sutrisno.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jika persoalannya menyangkut kawasan hutan, akan kita panggil Dinas Kehutanan. Jika persoalannya terkait penambangan, akan dipanggil Dinas EDM dan jika menyangkut masalah kerusakan lingkungan akan kita panggil Dinas Lingkungan Hidup. Dinas-dinas tersebut mewakili Gubsu, karena dinas terkait akan lebih spesifik membahas persoalan lebih fokus.

Anggota dewan lainnya Leonard Samosir kepada wartawan berjanji akan mencari solusinya menyangkut persoalan yang dituntut masyarakat terhadap PT DPM, karena bagaimanapun kehadiran investor jangan sampai meresahkan masyarakat (A03/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments