Kamis, 17 Okt 2019

Lima Tahun Perda Penghapusan Aset Pemko Tebingtinggi “Terkatung-Katung” di DPRD

*Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi : Rancangan Perda Tidak Diparipurnakan, Karena Daftar Aset Belum Diserahkan
Jumat, 17 Januari 2014 13:34 WIB
SIB/Int
Logo DPRD
Tebingtinggi (SIB)- Rancangan Perda Penghapusan Aset Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi lima tahun “terkatung-katung” dan tak kunjung disahkan DPRD Tebingtinggi. Target  ingin  mendapat penilaian  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2012 karena  sebelumnya mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kenyataannya  BPK RI memberi penilaian Opini disklaimer karena  masalah aset.

Humas Pemko Tebingtinggi  Ahdi Sucipto SH, saat dikonfirmasi SIB, Kamis (16/1) di ruang kerjanya membenarkan bahwa  2012 Pemko Tebingtinggi mendapat penilaian opini disklaimer dari BPK RI, salah satu penyebabnya karena masalah aset.

 “Mungkin jika perda penghapusan aset sudah diparipurnakan DPRD,  maka penilaian itu hasilnya tidak disklaimer, namun kenapa DPRD belum memparipurnakan,” tanya Sucipto          

Diakui Cipto, saat ini aset Pemko Tebingtinggi yang terdaftar  cukup  banyak,  tetapi nilai barangnya tidak ada. Misalnya kursi, meja dan lain-lain, begitu juga dengan kenderaan yang sudah tua, karena belum dihapuskan dari aset Pemko, kemudian ternyata biaya pemeliharaan besar. ”Mungkin itulah  salah satu  penyebab disklaimer itu,” ujarnya.  
       
Terkait dengan Rancangan Perda Penghapusan Aset Pemko Tebingtinggi sepengetahuan Humas Pemko sudah diserahkan kepada DPRD Tebingtinggi sejak Tahun2009, namun agar lebih pasti  Cipto menyarankan SIB menanyakan langsung kepada Kabag hukum.

Plt Kabag Hukum dan Organisasi Siti Masita Saragih SH kepada SIB mengatakan bahwa rancangan Perda tersebut  sudah diajukan ke DPRD sejak  2009 dan setiap tahun rancangan itu selalu diusulkan.

Kepala Bagian Aset Daerah Kota Tebingtinggi Yayang saat dijumpai SIB mengatakan, benar  2012 Pemko Tebingtinggi mendapat penilaian Opini Disklaimer dari BPK karna masalah aset, namun hal itu tidak ada hubungannya dengan Perda.

 “Penilaian BPK  kepada kita Tahun 2012 benar disklaimer karna masalah aset, tahun 2013 apa yang menjadi temuan BPK tersebut sudah kita perbaiki, mudah-mudahan  penilaian kita dari tahun sebelumnya akan naik kelas,” jelas Yayang tanpa bersedia mengurai apa  poin-poin yang menjadi temuan BPK tersebut.

Wakil Ketua DPRD  Tebingtinggi H Amril Harahap saat dikonfirmasi SIB di ruang kerjanya membenarkan pihaknya  sudah  menerima Rancangan Perda Penghapusan Aset sejak 2009.

Namun DPRD Tebingtinggi tidak memparipurnakan hingga sekarang, karena daftar aset bergerak dan yang tidak bergerak hingga sekarang belum diserahkan ke dewan.

“Draf Rancangan Perda sudah dikasih kepada kita, itu benar, akan tetapi kita mau tau berapa banyak aset Pemko Tebingtinggi yang bergerak dan tidak bergerak. Daftar itu yang kita minta sampai sekarang,” jelas Amril. (C20/ r)
T#gs DPRD
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments