Minggu, 18 Agu 2019

LCK Ingatkan TAPD dan Banggar Bahas APBD 2019 Tanjungbalai Tepat Waktu

Rabu, 24 Oktober 2018 20:03 WIB
Tanjungbalai (SIB) -Lembaga Cerdas Kota (LCK) mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dalam membahas anggaran APBD Tanjungbalai tahun 2019 tepat waktu.

"Kita tak ingin ada lagi yang namanya keterlambatan pembahasan, sebab untuk membahas anggaran kegiatan telah dialokasikan dana pelaksanaannya di APBD. Untuk itu TAPD dan Banggar lebih serius melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya," ujar Direktur LCK Tanjungbalai Chairul Rasyid Pangaribuan S.Sos I kepada SIB, Selasa (23/10).

Tokoh pemuda ini mengingatkan, TAPD dan Banggar DPRD tidak mengulangi pengalaman pahit yang menimbulkan asumsi negatif terhadap kinerja kedua lembaga pemerintahan itu. "Jangan sampai terulang kembali seperti saat pembahasan P-APBD 2018. Akibat pembahasan yang lambat dilakukan berdampak tidak adanya P-APBD Tanjungbalai 2018," katanya.

Sebelumnya, anggota Banggar H. Ridwan yang dikonfirmasi SIB, mengaku TAPD dan Banggar sedang membahas Kebijakan Umum Angka garan (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019.

"Kita khawatir jika pembahasan terlambat dapat menghambat program pembangunan Kota Tanjungbalai. Sebab berdasarkan Permendagri No. 38 Tahun 2018 telah diatur jadwal penyusunan dan penetapan APBD TA2019," imbuh Rasyid.

Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019, menetapkan jadwal penyusunan APBD 2019 sesuai tahapannya bahwa penyampaian rancangan KUA-PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu II bulan Juli.

Kesepakatan kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan KUA-PPAS paling lambat minggu I bulan Agustus, penyampaian Ranperda APBD kepada DPRD paling lambat minggu III bulan September. Sedangkan penetapan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

"Patuhi jadwalnya, susun dokumen yang dibahas sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan menteri itu. Jika ditaati tentu tidak akan terlambat dan persetujuan bersama akan menghasilkan dan manfaat yang baik," tegas Rasyid mengingatkan kinerja eksekutif dan legislatif akan terlihat apakah baik atau buruk dari realisasi program pembangunan itu sendiri. (E08/q)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments