Minggu, 17 Nov 2019
  • Home
  • Marsipature Hutanabe
  • LCK Dukung Wahapi Bawa Dugaan Gratifikasi Penerimaan 25 TKK Satpol PP Tanjungbalai ke Ranah Hukum

LCK Dukung Wahapi Bawa Dugaan Gratifikasi Penerimaan 25 TKK Satpol PP Tanjungbalai ke Ranah Hukum

admin Kamis, 27 Juni 2019 17:52 WIB
Tanjungbalai (SIB) -Lembaga Cerdas Kota (LCK) Indonesia mendukung Wahana Anak Pinggiran Indonesia (Wahapi) membawa kasus dugaan gratifikasi penerimaan 25 tenaga kerja kontrak (TKK) Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tanjungbalai, ke ranah hukum.

Hal itu dikatakan Direktur LCK Chairul Rasyid Pangaribuan setelah membaca pemberitaan dugaan suap itu di Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi Rabu (26/6). "Kita sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya, jika Wahapi membawa masalah ini ke penegak hukum. Karena tindakan oknum pejabat yang diduga melakukan pungli terhadap calon TKK sangat memalukan dan tidak bisa dibiarkan, "ujar Rasyid.

Ia mengatakan pertimbangan yang dilakukan Wahapi langkah tepat, sebab sebelum ke ranah hukum, Wahapi lebih mengedepankan ranah politik. "Memang sikap yang tepat, biarlah kasus ini ditangani DPRD untuk menindaklanjuti temuan atas dugaan gratifikasi penerimaan puluhan TKK Satpol PP," katanya.

Terungkapnya dugaan suap penerimaan TKK Satpol PP, berawal dari investigasi Wahapi yang menemukan bukti seorang calon TKK yang mengaku telah memberikan uang "pelicin" kepada seorang oknum pejabat untuk diterima menjadi TKK Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tanjungbalai.

Penerimaan 25 TKK Satpol PP setelah adanya kesepakatan TAPD bersama Banggar DPRD Tanjungbalai, dengan menetapkan alokasi anggarannya di APBD. Pasca pembukaan pendaftaran calon TKK, diduga puluhan calon yang melamar jadi korban pemerasan oknum pejabat tertentu.

Ketua Wahapi Andrean Sulin mendesak DPRD menindaklanjuti dugaan suap penerimaan TKK yang disinyalir setiap orang calon membayar Rp25-30 juta. Selain aliran dana "sesat" penerimaan 25 TKK Satpol PP, Wahapi turut membeberkan rekaman video terkait dugaan pemberian uang pelicin agar diterima sebagai TKK Satpol PP.

Wahapi sepertinya sangat serius mengungkap skandal dugaan gratifikasi penerimaan TKK Satpol PP. Pasalnya, jika masalah itu tidak mampu diselesaikan DPRD Tanjungbalai, Wahapi akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Apalagi dari 25 TKK yang resmi diterima sesuai anggaran yang ditetapkan, diduga 11 TKK merupakan jatah oknum anggota dewan.

"Tidak bisa dianggap sepele, masalah ini serius karena mengaitkan nama lembaga dewan terhormat terkait dugaan jatah belasan calon TKK. Itu diungkapkan Sulin saat rapat dengar pendapat dengan Ketua DPRD H Maralelo dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Harus diungkap siapa oknum dewan yang diduga terkait jatah 11 orang TKK itu. Wahapi harus membuktikan ucapannya, apabila DPRD tak mampu menuntaskan masalah administrasi dan pembatalan SK 25 TKK, yang menurut Wahapi bertambah menjadi 38 orang, "ujar Rasyid.

Terlepas berharap tuntas melalui peran lembaga dewan, ratusan juta rupiah diduga telah mengalir pada penerimaan 25 TKK Satpol PP. "Video rekaman yang ditunjukkan di hadapan dewan, sudah dapat dijadikan bukti awal agar kasus ini didalami penegak hukum.
Dari sana akan terkuak kebenaran dugaan 11 TKK yang dikaitkan merupakan jatah oknum anggota dewan. Juga akan terungkap siapa oknum pejabat yang terlibat menerima dana gratifikasi dari calon TKK, "kata Rasyid.

Rasyid pesimis DPRD mampu memenuhi tuntutan Wahapi tentang desakan pembatalan SK puluhan TKK yang disinyalir hasil gratifikasi.

"Pesimis memang ada, cuma berharap dewan dapat menuntaskannya. Tapi saya beranggapan masalah ini akan tuntas dan terungkap jika ditangani penegak hukum, tapi harus ada laporan resmi, sementara bukti rekaman video sudah ada dan saya rasa sudah cukup memulai pengungkapannya. Menariknya kasus ini membawa nama lembaga dewan kota ini yang di dalamnya ada 25 orang wakil masyarakat. Siapa oknum dewan itu akan terungkap kalau hukum bertindak,"katanya.(A08/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments