Minggu, 21 Jul 2019

Kepala Inspektorat Bantah Jarang Berkantor Karena Urusi Proses Hukum Dugaan Korupsi DBH PBB

* Tapi Sibuk Tugas Luar
admin Jumat, 12 Juli 2019 15:23 WIB
Kotapinang (SIB) -Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sarbaini Harahap SH disebut-sebut jarang berkantor. Komunikasi staf dan ASN dengan kepala inspektorat juga disebut renggang. Akibatnya, pemeriksaan/pengawasan di sejumlah instansi pemerintah daerah menjadi lemah. Hal itu berakibat buruk terhadap pelayanan masyarakat tidak berjalan maksimal.

Demikian disampaikan sejumlah ASN di Komplek Kantor Bupati Labusel Desa Sosopan Kotapinang yang minta jati dirinya tidak ditulis, Rabu (10/7).

Buruknya pengawasan dan pemeriksaan di sejumlah instansi pemerintahan Kabupaten Labusel terkesan pembiaran. Para ASN yang ingin koordinasi kepada kepala inspektorat terkait peraturan perundang-undangan pemerintahan maupun pengawasan terpaksa dirujuk ke luar kabupaten lain.

Bayangkan, ASN dari masing-masing OPD yang selalu berurusan kepada kepala Inspektorat Labusel, Sarbaini Harahap harus berlama-lama menunggunya di kantor. Ini kondisi yang paling memprihatinkan.

Padahal, resiko terhadap ASN dan OPD yang melaksanakan tugas di bawah peraturan pemerintah dan undang-undang rentan terhadap pelanggaran. Sesungguhnya kepala Inspektorat tidak ada alasan jarang berkantor. Lebih dari separuh waktu tugasnya seharusnya ada di kantor untuk melayani ASN.

"Hal ini kami ungkapkan tidak punya niat untuk meminta bupati menggusur kepala inspektorat dari posisinya, memang Bupati Labusel H Wildan Aswan Tanjung tidak akan mengganti Sarbaini Harahap dari kepala Inspektorat. Terserah bos-lah mau dibuat macam mana inspektorat ini. Kepala Inspektorat adalah parameter pelayanan pemeriksaan/ pengawasan internal dan perannya strategis. Jika tak diurus maksimal, instansi-instansi pelayanan di pemerintahan bisa jadi korbannya," kata ASN.

Ditemui di kantornya, Rabu (10/7) siang, Sarbaini tidak berada. Dihubungi melalui telepon selulernya, Kepala Inspektorat Kabupaten Labusel, Sarbaini Harahap SH mengatakan sedang di perjalanan karena tugas luar.

Informasi mengatakan dianya jarang masuk kantor, Sarbaini membantahnya dan mengatakan itu tidak benar. "Sekarang ini saya lagi di perjalanan bang untuk tugas luar," jawabnya pada SIB.

Ditanya tak pernah penuhi undangan rapat dewan membahas LKPj Bupati Labusel TA 2018 di Kantor DPRD Jalan Lintas Sumatera Kampung Bedage Kotapinang, Sarbaini mengatakan bukan tidak mau menghadiri rapat pembahasan LKPj, tapi dianya sudah mengutus sekretaris dan staf terkait dari kantor inspektorat untuk mewakilinya. "Mana mungkin saya tak penuhi panggilan rapat pembahasan LKPj, karena kesibukan saya sehari-hari berada di luar kantor seperti mendampingi tamu dari pemerintah pusat dan provinsi. Ini saya sekarang sedang di perjalanan tugas luar," katanya.

Kabar lain diperoleh wartawan menerangkan, kepala Inspektorat Pemkab Labusel aktivitasnya lumayan sibuk di luar kantor belakangan ini. Apalagi, dia sering ditugaskan mendampingi pejabat yang sedang menjalani pemeriksaan oleh penegak hukum terkait kasus dugaan korupsi. Poldasu disebut-sebut sedang menangani kasus dugaan korupsi DBH-PBB Labusel TA 2013-2015 yang diduga melibatkan Bupati Wildan Aswan Tanjung.

"Memang kepala Inspektorat Labusel beberapa bulan terakhir ini sangat sibuk mendampingi banyak tamu. Dia juga diperintahkan banyak tugas luar mengurusi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi," sebut sumber di DPRD Labusel.

Rabu 10 Juli 2019, Harian SIB memberitakan DPRD Labusel rencanakan jemput paksa sejumlah SKPD termasuk Sekda dan kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena tidak mau hadir dalam memenuhi undangan mengikuti rapat pembahasan LKPj Bupati Labusel tahun 2018. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Labusel H Zainal Harahap didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar Romadhon Nasution dan beberapa anggota dewan lainnya menegaskan, mekanisme penjemputan paksa SKPD oleh kepolisian boleh dilakukan atas permintaan dewan yang memang termaktub dalam tupoksi anggota DPRD. Mendagri pun memperbolehkan dan membenarkan penjemputan paksa tersebut.

"Kenapa anggota dewan mencetuskan rencana itu?. Tanya SIB. Penjemputan paksa oleh kepolisian terhadap SKPD adalah marwah anggota dewan, sebab, hingga sampai saat ini pembahasan pertanggungjawaban LKPj Bupati Labusel tahun 2018 masih tetap terkatung-katung akibat para pejabat SKPD mangkir pada waktu rapat pembahasan dengan DPRD. Sehingga LKPj tersebut terancam tidak dapat dibahas sampai tuntas. (L05/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments