Minggu, 27 Sep 2020

Kepala Desa di Tapteng Banyak Dilaporkan ke Jaksa dan Polisi

redaksisib Kamis, 16 Juli 2020 11:41 WIB
harianjogja.com

Ilustrasi

Tapteng (SIB)
Belasan kepala desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri Sibolga, dan Polisi Resor (Polres) Tapteng. Pelapornya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perwakilan masyarakat.

Para kepala desa itu dilaporkan karena diduga melakukan penggelapan bantuan Covid-19, pemalsuan data, penyalahgunaan dana desa, mark-up, fiktif dan pengrusakan lahan. Namun paling banyak seputar penyalahgunaan dana desa.

Banyaknya kepala desa yang terseret ke ranah hukum sedikit banyaknya menimbulkan stigma negatif tentang buruknya pengelolaan pemerintahan, meski belum tahu kebenarannya, karena masih dalam proses penyelidikan APH.

"Birokrasi desa seperti terpenjara, masyarakat jadi berpikir sedemikian burukkah Pemerintah desa di Tapteng?, tanya Andri Purba SH kepada wartawan menanggapi banyaknya laporan terkait kepala desa.

Edyanto, Aktivis LSM Gerakan Perjuangan Rakyat (Gempur) mengatakan sejumlah kepala desa yang dilaporkan mereka memiliki bukti yang cukup. Kalau soal pengembangan dan penyidikan sudah menjadi ranah APH yang diberi tugas oleh negara.

"Tugas kita hanya sebatas melaporkan dari bukti permulaan yang ada, soal lanjut atau tidak pada proses penyidikan itu sudah ranah polisi maupun jaksa,"tukas Edy.

Menurut Edy, sejumlah kasus yang dilaporkan antara lain Lurah Sosorgadong terkait dugaan penggelapan bantuan Covid-19, Kepala Desa Siantar CA terkait pemalsuan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kepala Desa Muarabolak terkait dugaan korupsi dana desa, dan Kepala Desa Purbatua terkait proyek fiktif tahun 2019.

Lain Edy, lain pula M.Hutagalung, Aktivis Lembaga Independen Pengawasan Pejabat dan Aparatur Negara (LIPPAN) Sumut yang mengaku melaporkan 10 kepala desa ke APH terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa sehingga merugikan negara. Hanya saja laporan dimaksud apakah sudah hilang atau masih proses, tidak diketahui.

Hal yang sama disampaikan Anggiat Tambunan, Aktivis LSM Independent Nasionalis Anti Korupsu (Inakor) yang mengaku melaporkan 7 oknum kepala desa dan lurah ke Kejaksaan Negeri Sibolga. Demikian juga Mancur Sihaloho yang mengirimkan laporan melalui Kantor Pos ke Kejari Sibolga terkait dugaan korupsi pembukaan jalan desa di Desa Sijukkang, Andamdewi.

Edyanto, Anggiat, M.Hutagalung dan Mancur Sihaloho dalam akan memertanyakan laporan mereka ke Kejari Sibolga dan Polres Tapteng. “Kalau memang tidak ada proses maka akan dibawa ke Polda Sumut dan Kejati Sumut di Medan. Laporan akan kita minta kembali secara resmi kalau tidak jelas prosesnya,"kata Edy.

Sementara Paur Humasy Polres Tapteng JS Sinurat yang dikonfirmasi SIB terkait sejumlah laporan LSM yang melaporkan kepala desa mengaku sedang dalam proses penyelidikan."Masih dalam proses penyelidikan,"tuturnya.
Sementara Kasi Pidsus Kejari Sibolga Dayan Pasaribu, belum menjawab konfirmasi SIB. (G04/c)
T#gs DilaporkanKepala DesaTapteng
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments