Selasa, 20 Agu 2019
  • Home
  • Marsipature Hutanabe
  • Kejari Kabanjahe Pelajari Dugaan Penyelewengan Rp802 Juta Lebih Bantuan Gubsu Untuk Guru di Karo

Kejari Kabanjahe Pelajari Dugaan Penyelewengan Rp802 Juta Lebih Bantuan Gubsu Untuk Guru di Karo

Sabtu, 08 Februari 2014 15:34 WIB
SIB/Int
Ilustrasi
T Karo (SIB)- Dugaan penyelewengan bantuan Rp60.000/bulan atau Rp720.000/tahun dari Gubernur Sumatera Utara untuk sekitar 3200 guru dan honorer mulai dari SD, SMP, SMA sederajat Kabupaten Karo akan dipelajari.

Pasalnya, dari pengakuan sejumlah guru dan pihak UPT yang menyebut para guru hanya menerima Rp494.000/guru/tahun belum termasuk potongan Rp24.700/guru/tahun sehingga bersih menerima Rp469.300/guru/tahun (SIB 5/2) perlu ditanggapi bagaimana kebenarannya.

Hal itu dikatakan Kasi Intel I Simamora SH MHum dan Kasipidsus, Danan SH MHum dari Kejari Kabanjahe kepada SIB, Kamis (6/2) di Kabanjahe.

“Apalagi disebutkan UPT Tigapanah bahwa, 5 SD dengan 49 guru belum menerima karena tidak terdaftar kecuali karena menerima atas partisipasi guru lainnya yang terdaftar dan menerima bantuan, perlu dipelajari.

Termasuk bagaimana sistemnya dan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya dan berapa jumlah guru yang sebenarnya menerima bantuan tersebut. Hal ini perlu dipelajari segera,” ujar Kasi Intel.

Seperti diberitakan SIB sebelumnya bahwa, anggota DPRD Karo Aceh Silalahi menyebut, sekitar 3200 guru PNS dan tenaga honor (tidak termasuk yang sudah sertifikasi-red) disebut menerima bantuan Gubsu Rp60.000/bulan atau Rp720.000/tahun.

Dari perhitungan matematis sesuai angka bantuan yang disalurkan Gubsu ke Tanah Karo, dari total Rp2.304.000.000 (3200 guru x Rp720.000-red) dikurang Rp1.501.760.000 (3200 guru x Rp469.300 (dana yang disalurkan setelah ada pemotongan pajak Rp24.700 dari Rp494.000) berjumlah Rp802.240.000 diduga diselewengkan (SIB Rabu 5/2).

Para guru ini juga menyebutkan sambil memberikan daftar isian yang disampaikan kepadanya oleh pihak oknum UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan tempatnya mengajar yang formatnya dicurigai.

Formulir itu bertuliskan : “DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU TAHUN 2013 BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2013”  dengan daftar isian kolom bertuliskan : No. Unit Kerja. Nama. NUPTK. Jlh Uang. Pajak. Terima dan T Tangan.

Ka UPT Diknas Pendidikan Kecamatan Tigapanah Zainuddin Siregar didampingi bendahara, Mariamin Br Bukit dikonfirmasi SIB, Senin (3/2) di kantornya, Tigapanah, mengakui, bantuan itu tidak sesuai dengan bantuan Gubsu Rp720.000/tahun/guru.

Bahkan jauh dari itu, hanya 377.435/guru setelah dibagikan secara merata kepada 49 guru di 5 SD yang tidak ditampung sebagai penerima bantuan Gubsu di kantor Diknas Tanah Karo.

“Ada 5 SD dengan 49 guru tidak termasuk guru honor dan guru swasta yang tidak terdata di bagian Keuangan Diknas Karo. SD No.047164 desa Seberaya, SD No. 047166 desa Sukadame, SD No. 047168 desa Kacinambun, SD No. 048098 desa Kutambelin dan SD bertingkat Tigapanah No. 048291 sampai saat ini tidak terdaftar. Sudah tiga kali saya komplen ke bagian Keuangan kenapa 5 SD tersebut tidak disertakan.

“Alasannya data saya di CD rusak. Padahal data secara manual juga saya serahkan sebelumnya. Alasannya hilang. Jadi saya sudah kecewa sekali dan saya juga sudah sarankan para guru melapor saja ke kantor Gubernur,” ujar Siregar dan Ibu Br Bukit.

Karenanya, atas rasa solidaritas dan musyawarah pihak kepala sekolah, UPT dan Bendahara, maka dana yang kami terima kami bagi ratakan kepada guru yang tidak terdaftar, sehingga kami hanya menerima rata-rata Rp377.435/guru di Kecamatan Tigapanah ini, tambah Siregar dan Br Bukit sambil menyarankan wartawan mempertanyakan hal ini kepada Diknas Tingkat II, Tanah Karo.

Kadis Diknas Karo Sastra Tarigan yang dikonfirmasi SIB di ruang kerjanya, Senin (3/2) mempertanyakan dugaan penyimpangan bantuan Gubsu tersebut, membantah keras. “Sudah kita bagikan kepada semua guru tanpa terkecuali.

Memang tidak sesuai karena bantuan yang diberikan dari Pemprovsu tidak sesuai dengan data jumlah guru yang diajukan,” ujarnya.
Ditanya jumlah guru yang diajukan dari Diknas ke Pemprovsu, Tarigan mengaku tidak ingat. Itu ditangani bagian Keuangan, Ibu Kartini.

Sekarang sedang berada di Batam, jawabnya. Selanjutnya, ketika ditanya, 5 SD di Kecamatan Tigapanah sampai sekarang tidak terdata dan pihak UPT Kecamatan Tigapanah sudah tiga kali komplain dengan bagian Keuangan Diknas Karo, Tarigan terkejut dan sekaligus mencatatat SD-SD yang tidak terdata itu.

“Kenapa pihak UPT tidak melaporkannya kepada saya. Ini segera saya panggil. Nanti kalau sudah kami bicara, saya sampaikan kepada bapak,” ujar Sastra mengakhiri. (BR2/x)

 

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments